Dongkrak Tax Amnesty, Jokowi Terus 'Blusukan'

DENPASAR, DDTCNews — Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus turun ke masyarakat atau blusukan untuk menyadarkan wajib pajak atau yang belum punya nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dan ikut program amnesti pajak. Berita ini menghiasi surat kabar hari ini, Kamis (8/12).

Kepala Negara menegaskan langkah itu karena jumlah kepesertaan dalam program tax amnesty baru sekitar 481.000 wajib pajak atau 2,5% dari total sekitar 20 juta wajib pajak terdaftar.

“Itu kecil sekali, oleh karena itu masih ada potensi besar untuk menyadarkan agar semua ikut tax amnesty,” tutur Jokowi seusai sosialisasi Tax Amnesty kepada pengusaha Bali, di Nusa Dua, Rabu (7/12).

Meskipun tidak mematok target dalam bentuk angka, Presiden berharap pencapaian program amnesti pajak periode kedua yang berakhir Desember 2016 akan seperti periode pertama yang berakhir September 2016. Secara khusus, dia berharap lonjakan penerimaan terjadi pada pekan kedua dan ketiga Desember.

Berita lainnya masih seputar tax amnesty, penerimaan pajak, dan prediksi perekonomian tahun depan. Berikut ulasan ringkas selengkapnya:

Investor Sudah Manfaatkan Perlakuan Khusus Tax Amnesty

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyediakan perlakuan khusus bagi investor yang mengikuti amnesti pajak untuk berinvestasi dengan layanan izin tiga jam. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan saat ini sudah ada perusahaan peserta amnesti pajak yang bergerak di bidang usaha industri kemasan telah memanfaatkan layanan izin tiga jam tersebut. Nilai investasinya mencapai Rp131 miliar serta menyerap 317 orang tenaga kerja. Layanan ini juga disedikan untuk investasi di sektor riil.

Realisasi Pajak November Baru Mencapai 71%

Realisasi penerimaan pajak hingga November 2016 baru mencapai Rp 965 triliun. Jumlah ini hanya 71% dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.355 triliun, terdiri dari PPh non migas sebesar Rp934 triliun dan sisanya dari non migas. Pemerintah masih yakin realisasi hingga akhir tahun sesuai perkiraan, lebih rendah Rp215 triliun dari target.

317 Daerah Terima Insentif

Pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana insentif daerah yang diharapkan memacu kinerja pemerintah daerah. Tahun depan, dana insentif daerah Rp7,5 triliun diberikan untuk 317 daerah. Tahun ini, dana yang dialokasikan Rp5 triliun untuk 271 daerah. 317 daerah tersebut terdiri dari 21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota.

Darmin Dorong Daerah Tarik Investasi Lewat PBB dan BPHTB

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pentingnya kreativitas pemda dalam mengombinasikan APBD untuk menstimulasi ekonomi daerah dengan usaha menarik investasi swasta, melalui proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan atau diusahakan oleh swasta sepenuhnya. Dalam hal ini, pemda memilikin instrumen PBB dan BPHTB untuk menarik investor. " Akan sangat keren kalau ada pemda yang menawarkan diskon atau pembebasan PBB dan BPHTB untuk investasi tertentu dengan kategori tertentu di daerahnya," ujar Darmin, Rabu (7/12).

Sektor Manufaktur Jadi Kunci Pertumbuhan 2017

Pelaku usaha tetap pede terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun depan meskipun dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global. Industri manufaktur menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan investasi industri manufaktur bakal menjadi motor penggerak ekonomi, setelah konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah. "Meski China dan Eropa belum stabil, dengan kondisi apapun kami harus tetap optimis. Industri tidak akan terbangun kalau tidak ada investasi. Investasi tahun ini sekita US$2 miliar, tahun depan mungkin lebih baik," ujarnya seusai acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2017, Rabu (7/12).

Donald Trump Bikin Ekonomi Gamang

Kebijakan fiskal yang akan dilakukan Trump kedepan menimbulkan gejolak perokonomian. Seperti diketahui, Presiden AS terpilih ini rencananya akan menambah anggaran infrastruktur hingga 30 triliun dolar. Di sisi lain, Trump juga berkoar akan memangkas tarif pajak untuk korporasi dari 35% menjadi 15%. Jika kebijakan itu dilakukan maka defisit fiskal AS akan melebar.AS harus siap membiayai defisitnya dengan menerbitkan surat utang yang lebih tinggi.

Anggaran Naik, Rute Tol Laut Ditambah

Pemerintah terus berkomitmen mengembangkan program tol laut yang termasuk nawacita Presiden Joko Widodo. Anggaran proyek tol laut tahun depan direncanakan naik 72,2% menjadi Rp380 miliar dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp220 miliar. Pemerintah akan menambah lima rute tol lalut yang terdiri dari dua rute trayek baru, dan tiga trayek crossing dari rute lama yang sudah ada. (Amu)