Daerah Wisata Bertebaran, Pemkab Ini Diminta Genjot Pajak Parkir

TABANAN, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali, masih memiliki ruang luas untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat terkerek naik.

Permintaan peningkatan setoran pajak datang dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tabanan yang sedang membahas pembaruan Perda No.10/2011 terkait dengan pungutan retribusi. Pansus menyebutkan setoran pajak parkir masih terbuka untuk ditingkatkan pemerintah.

"Kami meminta pemkab untuk mendata kembali objek pajak parkir yang bisa menghasilkan penerimaan," kata Ketua Pansus DPRD Tabanan Ni Made Trisnayanti seperti dikutip Selasa (1/9/2020).

Dia menjelaskan objek pajak parkir yang terdaftar di Pemkab Tabanan hanya 17 objek. Jumlah tersebut baru mencakup kegiatan usaha kategori besar yang wajib menyetor pajak parkir kepada pemkab.

Ni Made menyebutkan jumlah objek pajak parkir masih relatif sedikit untuk ukuran daerah pariwisata seperti Tabanan. Salah satu potensi yang bisa disasar pemerintah adalah objek parkir di area pertokoan. Menurutnya, pemerintah masih menggratiskan pungutan pajak parkir untuk area pertokoan.

"Yang jelas DPRD harapkan ada penambahan penerimaan pajak parkir. Karena toko berjejaring [waralaba] banyak bermunculan dan seharusnya membayar pajak ke pemda," ungkapnya.

Dia menambahkan potensi pajak parkir dari area pertokoan tidak bisa dianggap sedikit oleh pemerintah. Hilir mudik kendaraan bermotor roda dua dan empat yang berbelanja menjadi potensi pajak yang harus digali oleh pemkab.

Selain itu, dia meminta pemerintah untuk kreatif dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memungut pajak parkir untuk kawasan atau pusat keramaian yang banyak disinggahi pemilik kendaraan bermotor.

"Kalau ada lahan dekat dengan keramaian, bisa saja pemkab memanfaatkan dan itu bisa dibuat skema kerja sama. Maka pemkab harus melakukan pendataan dengan segera," imbuhnya dilansir nusabali.com. (Bsi)