BPK: 3 Jenis Belanja Lampaui Pagu

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat tidak adanya APBN Perubahan (APBNP) 2019 menyebabkan timbulnya perbedaan komposisi postur APBN antara yang tertuang pada rencana nota keuangan dengan realisasi APBN 2019.

BPK mencatat perbedaan postur APBN 2019 terjadi secara khusus pada belanja hibah, belanja bantuan sosial (bansos), dan dana alokasi umum (DAU). Ketiga belanja tersebut terealisasi lebih tinggi dari pagu pada nota keuangan.

"Dengan tidak adanya APBNP, penambahan pagu belanja itu dilakukan pemerintah dengan merevisi/menggeser pagu dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)," tulis BPK dalam Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal 2019, seperti dikutip Rabu (15/7/2020).

Pergeseran pagu belanja ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/2019 mengenai penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08).

PMK ini mengatur pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke belanja hibah (BA 999.02), hibah pada asing untuk tujuan kemanusiaan dan pada pemda untuk rehabilitasi bencana, transfer ke daerah dan dana desa (BA 999.05), belanja subsidi (BA 999.07), transaksi khusus (BA 999.99).

PMK ini memungkinkan pergeseran dari BA 999.07 ke BA 999.08. Dari sisi UU, Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 UU APBN 2019 tak menjelaskan definisi parameter alokasi belanja subsidi dan batasan penambahan belanja yang belum tersedia anggarannya atau pengeluarannya melebihi pagu.

Pasal 16 ayat 3 sendiri mengatur anggaran program pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, hingga pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Pasal 27 ayat 1 mengatur apabila realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target atau diperkirakan ada pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, maka pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara.

Karena itu, BPK merekomendasikan agar pemerintah menyempurnakan parameter alokasi belanja subsidi dan batasan penambahan belanja. Idealnya, anggaran tambahan yang substansial harus memiliki batasan yang jelas. Setiap perubahan juga seharusnya dilaporkan ke DPR.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang telah diaudit oleh BPK, realisasi belanja hibah pada tahun lalu mencapai RP6,47 triliun atau 333,71% dari pagu sebesar Rp1,94 triliun.

"Tingginya kenaikan belanja hibah 2019 dibandingkan dengan 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang terkena bencana pada 2019," tulis pemerintah pada LKPP 2019.

Belanja bansos tercatat terealisasi Rp112,48 triliun, 110,21% dari pagu Rp102,05 triliun. Begitu juga DAU, tercatat jenis belanja tersebut terealisasi Rp420,91 triliun atau 100,73% dari pagu Rp417,87 triliun. (Bsi)