Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (tangkapan layar Youtube Bappenas)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian PPN/Bappenas mencanangkan 2021 sebagai tahun pemulihan dampak dampak pandemi Covid-19.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap rencana pembangunan pemerintah. Efek Covid-19 disebut akan ikut memengaruhi proses pembangunan di tahun depan.
“Pandemi Covid19 berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam pada 2020 dan berpengaruh pada 2021," katanya dalam Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2020, Kamis (30/4/2020).
Soharso menekankan skenario pemulihan ekonomi pascapandemi menjadi satu bagian dalam kerangka ekonomi pemerintah tahun depan. Oleh karena itu, rencana kerja pemerintah pada 2021 mengambil tema untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Adapun fokus pemulihan tertuju kepada sektor industri, pariwisata dan investasi. Selain itu, reformasi sistem kesehatan nasional reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara juga menjadi agenda kerja pemerintah pada tahun depan.
"RKP 2021 mencakup 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024," ungkapnya.
Adapun 7 prioritas nasional tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Selanjutnya, prioritas untuk melajutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Prioritas untuk stabilitas Politik Hukum Keamanan (Polhukam) dan transformasi pelayanan publik.
"Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP 2021," papar Soharso. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Pemerintah sebaiknya mulai dengan intensif mengadakan koordinasi dengan unsur2 dari prioritas nasional yang dibicarakan. Jika rumusan hanya dibuat oleh dan dalam lingkaran pemerintah dan internal strukturnya, dikhawatirkan skenario belum akan mencapai hasil yang maksimal. Kelemahan dari sistem yang terjadi adalah : Tidak adanya oposisi pemerintah yang ikut membangun bangsa. Ini harus diangkat ke permukaan. Sehingga lengkap perangkat untuk membangun kembali bangsa ini.