PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

Muhamad Wildan | Sabtu, 24 Agustus 2024 | 15:17 WIB
Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

Aktivitas warga di permukiman padat di Kawasan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin turun 0,68 juta jiwa menjadi 25,27 juta jiwa pada Maret 2024 atau menurun 0,33 persen dibandingkan Maret 2023. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat pertumbuhan ekonomi di daerah tak serta merta diikuti dengan penurunan kemiskinan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan terdapat beberapa provinsi yang ekonominya tumbuh tinggi berkat industrialisasi di daerah tersebut. Namun, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut masih stagnan.

"Saya memberikan contoh misalnya Sulawesi Tengah, itu tingkat pertumbuhan industrinya luar biasa, pertumbuhan ekonominya melejit, tetapi tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan," ujar Suharso, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Seperti diketahui, Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang menjadi tujuan investasi di bidang hilirisasi nikel. Pada 2023, investasi domestik dan asing di provinsi tersebut mencapai Rp112 triliun, sedangkan pertumbuhan ekonominya mencapai 11,91%.

Meski realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah melambung tinggi di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 11,77%.

Suharso pun menceritakan bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator pembangunan yang sulit turun. Meski ekonomi mampu tumbuh tinggi, tingkat kemiskinan masih belum bisa diturunkan secara drastis sesuai target pemerintah.

Baca Juga:
Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%. Namun, tingkat kemiskinan pada akhir 2023 masih sebesar 9,36%.

"Tingkat kemiskinan adalah akibat dari tingkat pertumbuhan. Namun, yang agak unik di kita adalah mengapa tingkat pengangguran terbuka justru turun, tetapi tingkat kemiskinannya tidak bisa diturunkan sedrastis itu," ujar Suharso.

Walau tingkat kemiskinan tidak bisa diturunkan sesuai yang ditargetkan, Suharso mengatakan pemerintah sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi tinggal sebesar 0,83% pada akhir 2023. "Pada 2024 ini ditargetkan 0%. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan 0%," ujar Suharso. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Jumat, 27 September 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Jumat, 27 September 2024 | 14:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Ungkap Sumbangan Kelas Menengah ke Penerimaan Pajak Tak Signifikan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja