Tunggak Pajak, Restoran Dipasang Sticker

JAKARTA, DDTCNews – Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cakung Jakarta Timur memasang sticker tunggakan pajak pada penunggak pajak di Kecamatan Cakung. Tercatat, 23 wajib pajak menunggak pajak dengan nilai miliaran rupiah.

Plh Kepala UPPRD Cakung Nur Ahdiyani Mamad mengatakan tindakan pemasangan sticker ini dilakukan untuk memberikan efek jera. Sebab sudah diberikan surat teguran dan himbauan agar melunasi kewajibannya, namun wajib pajak tetap tak peduli.

“Karena sudah diperingatkan dan diimbau masih membandel, sehingga ada kesan mereka beritikad buruk dan enggan membayar pajaknya, maka kita pasangi sticker. Ini untuk memberikan efek jera dan diharapkan mereka segera melunasi kewajibannya dalam membayar pajak,” katanya di Cakung, Selasa (24/4).

Pada saat bersamaan, Kasubag TU UPPRD Cakung Sopar Hutapea menjelaskan dari 23 penunggak pajak hanya satu yang nilai tunggakannya paling besar, yakni PT Arkon Prima Indonesia sebesar Rp1,43 miliar untuk tahun 2017, tapi jika diakumulasi dengan tahun 2018 maka tunggakannya mencapai Rp2,8 miliar.

“Kemudian dari 22 restoran yang kami tindak, ternyata mereka berjanji akan membayar tunggakannya dalam 5 hari ke depan,” kata Sopar Hutapea seperti dilansir bprd.jakarta.go.id.

Pada akhirnya, UPPRD Cakung hanya menempelkan sticker pada 1 restoran saja yakni restoran Cha Kun. Sementara penunggak pajak lainnya diberi waktu selama sepekan ke depan.

Namun, UPPRD Cakung akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penagihan, jika wajib pajak tetap bandel, bahkan bisa hingga dilakukan penyitaan aset.

Adapun dasar hukum pemasangan sticker tunggakan yakni dalam Instruksi Gubernur No. 105 Tahun 2016 pemasangan stiker penunggak pajak, dan Ingub No. 115 Tahun 2016 tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah.

Kedua beleid itu memberi kewenangan kepada, Kepala Satpol PP merekomendasikan pencabutan Izin Gangguan Tempat Usaha berdasarkan UUG kepada Kepala BPTSP; Dinas Pariwisata merekomendasikan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada BPTSP; serta Kepala BPTSP menindaklanjuti rekomendasi pencabutan Izin Gangguan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Satpol PP/Dinas Pariwisata. (Gfa/Amu)