Tekan Obesitas, Pemerintah Didesak Pajaki Ini

AUCKLAND, DDTCNews – Sejumlah para ahli menyerukan agar pemerintah memajaki daging merah untuk mengurangi risiko obesitas, perubahan iklim dan kurang gizi. Daging merah juga diklaim berkontribusi tinggi pada kematian dini.

Ketua Komisi Kesehatan Populasi Universitas Auckland, Boyd Swinbun, mengatakan respons nasional maupun internasional sangat lambat terkait dengan ketiga hal yang membahayakan itu.

“Pengenaan pajak akan berdampak pada potensi menurunnya tingkat konsumsi daging merah. Pemerintah bisa membebaskan lahan untuk menanam tanaman yang lebih berkelanjutan demi mencegah ketiga hal itu terjadi,” katanya dalam laporan tertulis, Senin (28/1).

Lebih lanjut, seperti dirilis stuff.co.nz, laporan tersebut pun merekomendasikan konsumsi daging merah menjadi hanya 7 gram sehari atau setara satu hamburger dalam seminggu. Penghitungan ini diklaim terbaik untuk kesehatan dan lingkungan.

Namun, pedoman Kementerian Kesehatan merekomendasikan untuk mengonsumsi daging merah masak baik dari sapi maupun domba menjadi kurang dari 500 gram seminggu atau 71 gram sehari, sekitar 10 kali lipat dari hitungan dalam laporan Swinbun.

Berlawanan dengan Swinbun, pegawai Beef and Lamb Selandia Baru, Jeremy Baker, menyebut negara tidak memiliki masalah dengan konsumsi daging merah yang berlebihan. Pajak hanya akan mendorong beberapa konsumen daging merah ke makanan yang kurang sehat.

“Sekitar 80% domba dan daging sapi di Selandia Baru diproduksi di wilayah berbukit yang cocok untuk pertanian, hewan ternak diberi makan rumput yang berkualitas. Petani kami pun sudah diakui di dunia,” tutur Baker.

Mengenai hal ini, Wakil Menteri Kesehatan Julie Anne Genter menegaskan pemerintah tidak berencana mengenakan pajak daging merah saat ini. Hanya, pemerintah memahami peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim sangat memengaruhi perilaku masyarakat.

“Obesitas dan perubahan iklim sering dibingkai sebagai masalah bagi individu untuk berubah. Laporan Swinbun memojokkan pemerintah dan menggambarkan kegagalan kebijakan publik, dan mereka memerlukan tindakan untuk melindungi kesehatan dan iklim,” tegas Genter. (Bsi)