Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

MEDAN, DDTCNews - Fakultasi Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar focus group discussion (FGD) untuk melakukan penyesuaian kurikulum program studi D-3 Administrasi Perpajakan, pada Kamis (6/2/2205). FGD yang melibatkan seluruh asosiasi dan pemerintah ini mengusung tema 'Kolaborasi Stakeholder untuk Kurikulum yang Adaptif dan Berorientasi Pasar Global'.

Dekan Fakultas Vokasi USU Isfenti Sadalia mengapresiasi iktikad baik seluruh stakeholder untuk terlibat dalam perbaikan kurikulum D-3 Administrasi Perpajakan ini. Dia berharap FGD ini sekaligus menjadi ajang memperkuat kemitraan antara Vokasi USU dan seluruh stakeholder.

"Kami harap mitra kerja dan stakeholder perpajakan bisa memberikan masukan agar kurikulum D-3 Administrasi Perpajakan USU bisa menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dunia kerja, baik bagi industri atau instansi publik," kata Isfenti dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Sekretaris Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran USU Ely Hayati Nasution menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini menjadi salah satu syarat bagi setiap prodi di USU untuk menyempurnakan kurikulumnya. Melalui FGD, imbuhnya, prodi bisa memperoleh masukan dari mitra kerja dan stakeholder sehingga kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan implementasi ilmu perpajakan di lapangan.

"Kami juga menyiapkan agar alumni nanti mampu menjalani profesi di bidang perpajakan," ujar Ely.

Kegiatan FGD ini dimoderatori oleh dosen D-3 Administrasi Perpajakan USU Aulia Arif Nasution dan dipimpin oleh Ketua Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU Faisal Eriza.

Salah satu stakeholder yang ikut diundang hadir dalam FGD ini adalah Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Perpajakan seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Pengurus DPP PERTAPSI Indra Efendi Rangkuti menjelaskan dilibatkannya stakeholder dalam menyusun kurikulum pendidikan perpajakan sangat penting. Alasannya, perpajakan sendiri merupakan multidisiplin ilmu, menyangkut ilmu administrasi, hukum, manajemen, akuntansi, dan ilmu lainnya.

"Sehingga kurikulum yang disusun tidak hanya memfokuskan pada satu rumpun ilmu karena perpajakan itu adalah ilmu terapan yang bersifat multi disiplin ilmu," kata Indra.

Sementara itu, Pengcab Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Medan dan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan aspirasinya agar kurikulum yang disusun bisa selaras dengan materi ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). USKP dipandang sebagai acuan bagi profesional di bidang pajak untuk bisa memberikan jasanya.

Stakeholder lain yang ikut hadir dalam FGD kali ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapenda Kota Medan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, serta para alumni yang sudah berkecimpung di dunia perpajakan. (sap)