Anggaran Dipangkas 54 Persen, KY Tak Bisa Seleksi Calon Hakim Agung

JAKARTA, DDTCNews - Efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 membuat Komisi Yudisial (KY) tidak bisa melaksanakan seleksi calon hakim agung (CHA), termasuk CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak.

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan efisiensi pada anggaran belanja KY mencapai 54,35%. Efisiensi tidak hanya menyasar belanja operasional kantor, tetapi juga belanja yang terkait dengan seleksi CHA.

"Dengan adanya efisiensi itu maka KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas, termasuk melaksanakan seleksi CHA dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA)," katanya, dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiq HZ menuturkan MA melalui wakil ketua MA bidang nonyudisial sesungguhnya telah mengirimkan surat nomor 5/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 dan 6/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA. Kedua surat telah dikirimkan oleh MA pada 15 Januari 2025.

MA membutuhkan 5 hakim agung kamar pidana, 2 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar militer, 1 hakim agung kamar TUN, 5 hakim agung kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Sesuai dengan UU 22/2004 s.t.d.d UU 18/2011, KY seharusnya mengumumkan pendaftaran seleksi CHA paling lambat 15 hari sejak surat permintaan dari MA. Namun, seleksi tak dapat dimulai karena minimnya anggaran.

"Karena efisiensi anggaran, KY tidak dapat melaksanakan seleksi CHA dan calon hakim agung ad hoc HAM di MA untuk memenuhi permintaan MA. KY telah bersurat secara resmi kepada MA," ujar Taufiq.

Saat ini, lanjut Taufiq, KY sedang mengupayakan penambahan anggaran melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila terpenuhi, seleksi CHA dan calon hakim ad hoc HAM di MA dapat dilaksanakan. (rig)