Targetkan Kemiskinan 0% Pada 2024, Ini Andalan Bappenas

JAKARTA, DDTCNews – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan strategi untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia pada 2024. Salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (Sepakat).

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sistem itu akan memuat rencana teknis penanganan kemiskinan dari level desa. Berdasarkan data dari sistem tersebut, Bappenas akan melakukan reformasi perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.

"Bappenas menyusun strategi reformasi perlindungan sosial. Prasyarat dalam strategi tersebut adalah penyempurnaan data kemiskinan yang harus dimulai dari tingkat desa," katanya melalui konferensi video, Rabu (24/6/2020).

Suharso mengatakan Sepakat merupakan sistem yang diinisiasi oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bappenas juga ingin memperluas kerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya agar reformasi perlindungan sosial berjalan maksimal.

Suharso menjelaskan sistem tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang di dalamnya termuat rencana penurunan kemiskinan di tiap wilayah.

Dia juga menyebut Sepakat sebagai awal mula digitalisasi monograf desa yang terintegrasi. Nantinya, semua tahapan penanganan kemiskinan akan tersimpan secara digital, mulai dari pendataan, perencanaan, penganggaran, monitoring, hingga evaluasinya.

"Semua prosesnya akan dilakukan secara otomatis dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial," ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 2018, Sepakat baru digunakan oleh 129 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Dia berharap semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa segera menerapkan Sepakat agar integrasi data penanganan kemiskinan di Indonesia dapat tercapai.

Suharso menambahkan angka kemiskinan di Indonesia saat ini sudah mencapai level single digit, yakni 9,22% pada September 2019. Namun, pandemi virus Corona telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatannya berkurang, dan sulit mengakses layanan dasar.

Kondisi tersebut pada gilirannya memunculkan penduduk miskin dan rentan yang baru. Dia meyakini Sepakat mampu menghadirkan data dan kebijakan yang komprehensif untuk penanganan kemiskinan tersebut. (kaw)