Sultan HB X: Daerah Ikuti Langkah Pemangkasan Belanja

YOGYAKARTA, DDTCNews –Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta akan memangkas anggaran yang tidak menyentuh langsung dalam isu strategis pembangunan. Langkah ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat adalah hal yang wajar karena menurunnya penerimaan pajak. " DIY juga melakukan hal yang sama. Kita pangkas belanja yang tidak perlu," katanya saat Evaluasi Rencana Pembangunan DIY Triwulan II, Rabu (10/8).

Sultan mengaku sudah memerintahkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menganalisis program dan kegiatan yang dianggap tidak memberi sumbangsih nyata kepada masyarakat luas.

Namun, untuk program pemberantasan kemiskinan yang sesuai isu strategis pembangunan DIY tetap akan dijalankan. Sedangkan program dan kegiatan yang kontraproduktif dengan upaya menurunkan kemiskinan diminta untuk dipangkas.

Selain itu, kegiatan yang perlu dirasionalisasi, antara lain jumlah rapat, perjalanan dinas, dan belanja negara. "Kami harus mengurangi jumlah rapat, perjalanan dinas, dan belanja negara," ungkap Gubernur.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo mengatakan program yang dipertahankan dalam masa anggaran berjalan adalah program yang masih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) DIY 2012–2017.

Terkait dengan penerimaan pajak, dia mengatakan meski pendapatan negara tahun ini mengalami penurunan. Namun bagi Pemprov DIY sebenarnya pendapatan daerah tetap naik. "Hanya saja penerimaan pajak kita turun, khususnya pajak kendaraan bermotor," ungkap Bambang.

Dia menjelaskan dalam kondisi perekonomian yang lesu seperti saat ini, sangat wajar pajak kendaraan mengalami penurunan. Warga, katanya seperti dilansir Koran Sindo Yogya, enggan membeli kendaraan baru dalam kondisi pelemahan ekonomi saat ini.

DPPKA DIY kedepan bertekad menggenjot penerimaan sumber pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting selain optimalisasi BUMD (badan usaha milik daerah) dan pemanfaatan aset lainnya. (Bsi)