PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Dian Kurniati | Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Petani merawat tanaman nilam (Pogostemon cablin benth) di kawasan perkebunan, Mamuju Sulawesi Barat, Jumat (18/10/2024). Minat masyarakat membudidayakan tanaman nilam kembali meningkat seiring dengan naiknya harga jual minyak nilam (minyak atsiri) dari Rp1,3 juta per kilogram menjadi Rp2,2 juta per kilogram. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Anggota DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah Prabowo Subianto memaksimalkan pendapatan negara melalui optimalisasi sektor perkebunan.

Rifqinizamy mengatakan pemerintah perlu menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara dari setiap sektor. Misal pada sektor pertanahan, optimalisasi pendapatan negara perlu dilakukan dengan penerbitan administrasi.

"Menjadi sangat realistis karena ruang penerimaan negara kita selama ini masih bisa kita gali," katanya, dikutip pada Senin (21/10/2024).

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Rifqinizamy mengatakan Indonesia memiliki potensi pendapatan yang besar dari sektor perkebunan. Alasannya, masih banyak pengguna hak guna usaha (HGU) di perkebunan kelapa sawit yang tidak teregister.

Apabila pendataan mengenai HGU perkebunan diperbaiki, dia meyakini pemerintah akan dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perkebunan, baik dari sisi perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Dalam kampanyenya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara akan mengalami kenaikan dari saat ini sebesar 12% PDB menjadi sebesar 23% PDB.

Baca Juga:
UU APBN 2025, Prabowo Bisa Ubah Rincian Belanja Pusat dengan Perpres

"Kalau Presiden Prabowo melakukan penataan, maka akan ada pemasukan penerimaan negara yang cukup signifikan," ujarnya.

Rifqinizamy menjelaskan pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan negara untuk merealisasikan berbagai program yang diusung Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Optimalisasi pendapatan juga dapat diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara dari utang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 09:45 WIB APBN 2025

Sri Mulyani: APBN 2025 Disesuaikan Usai Prabowo Dilantik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 21:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?