PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Dian Kurniati | Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Petani merawat tanaman nilam (Pogostemon cablin benth) di kawasan perkebunan, Mamuju Sulawesi Barat, Jumat (18/10/2024). Minat masyarakat membudidayakan tanaman nilam kembali meningkat seiring dengan naiknya harga jual minyak nilam (minyak atsiri) dari Rp1,3 juta per kilogram menjadi Rp2,2 juta per kilogram. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Anggota DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah Prabowo Subianto memaksimalkan pendapatan negara melalui optimalisasi sektor perkebunan.

Rifqinizamy mengatakan pemerintah perlu menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara dari setiap sektor. Misal pada sektor pertanahan, optimalisasi pendapatan negara perlu dilakukan dengan penerbitan administrasi.

"Menjadi sangat realistis karena ruang penerimaan negara kita selama ini masih bisa kita gali," katanya, dikutip pada Senin (21/10/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Rifqinizamy mengatakan Indonesia memiliki potensi pendapatan yang besar dari sektor perkebunan. Alasannya, masih banyak pengguna hak guna usaha (HGU) di perkebunan kelapa sawit yang tidak teregister.

Apabila pendataan mengenai HGU perkebunan diperbaiki, dia meyakini pemerintah akan dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perkebunan, baik dari sisi perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Dalam kampanyenya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara akan mengalami kenaikan dari saat ini sebesar 12% PDB menjadi sebesar 23% PDB.

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

"Kalau Presiden Prabowo melakukan penataan, maka akan ada pemasukan penerimaan negara yang cukup signifikan," ujarnya.

Rifqinizamy menjelaskan pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan negara untuk merealisasikan berbagai program yang diusung Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Optimalisasi pendapatan juga dapat diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara dari utang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi