Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Munas VIII Kadin, Rabu (30/6/2021).
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah masih memfinalisasi kajian rencana pemberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Jokowi mengatakan PPKM darurat rencananya hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya, kebijakan PPKM darurat akan menggantikan penebalan PPKM mikro yang mulai berlaku pada 22 Juni 2021.
"Hari ini ada finalisasi kajian karena kami melihat ada lonjakan yang sangat tinggi. Kami harap selesai karena diketuai Pak Airlangga, Menko Perekonomian, untuk diputuskan diberlakukannya PPKM darurat," katanya dalam Pembukaan Munas VIII Kadin, Rabu (30/6/2021).
Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Rencana kebijakan PPKM darurat menyasar Pulau Jawa dan Bali karena sebaran kasusnya yang sangat merata.
Jokowi menyebut Pulau Jawa dan Bali memiliki 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Dari hasil penilaian tersebut, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus sesuai dengan yang ada pada indikator laju penularan oleh WHO.
Dia kemudian menunjukkan peta sebaran di Kota Jakarta Barat yang banyak terdapat titik berwarna merah. Titik-titik merah itulah yang menandakan penyebaran Covid-19 sudah merata. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat keputusan tegas mengatasinya.
"Enggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu [atau] dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya," ujarnya.
Sembari kajian PPKM darurat berjalan, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mengebut vaksinasi Covid-19 untuk mencapai kekebalan komunal. Dia menargetkan vaksinasi dapat dilakukan sebanyak 2,5 juta dosis per hari, meningkat dari saat ini 1,3 juta dosis vaksin per hari.
Menurut Jokowi, penularan Covid-19 akan memberikan dampak pada perekonomian nasional, misalnya pada indeks kepercayaan konsumen dan indeks penjualan ritel. Sementara di sisi lain, beberapa indikator ekonomi lain seperti purchasing managers' index (PMI) manufaktur telah membaik jika dibandingkan sebelum pandemi, yakni ke level 55,3.
Meski demikian, Jokowi tetap optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan mencapai 7%, setelah terkontraksi selama empat kuartal terakhir akibat pandemi Covid-19.
"Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi adalah bagaimana Covid dikurangi, ditekan, agar hilang dari bumi pertiwi ini," imbuhnya. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Kebijakan ppkm ini harus dilakukan dengan baik oleh kedua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, sehingga dapat mengurangi kasus covid ini.