Kerap Digugat Banyak Negara, Jokowi Tegaskan Pentingnya Hilirisasi SDA

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan perlunya Indonesia untuk terus mendorong program hilirisasi, terutama melalui pelarangan ekspor sumber daya alam (SDA) mentah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, lanjut Jokowi, Indonesia telah mengambil langkah besar dengan melarang ekspor bahan mentah guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Melalui kebijakan ini, bahan-bahan mentah dapat diolah lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan, terus maju untuk melangkah," katanya, Jumat (16/8/2024).

Awal pelarangan ekspor bahan mentah, lanjut Jokowi, pemerintah menyasar komoditas nikel, bauksit, dan tembaga. Setelahnya, kebijakan serupa bahan dilanjutkan untuk komoditas timah serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Dari pelarangan ekspor itu, smelter dan industri pengolahan untuk bauksit, tembaga, dan nikel terus dibangun. Pembangunan smelter ini juga membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan menambah pendapatan negara hingga Rp158 triliun selama 8 tahun terakhir.

Jokowi memandang semua kekayaan yang ada di dalam negeri harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Melalui hilirisasi, berbagai sumber daya alam akan diolah sehingga negara dapat menyejahterakan rakyat.

"Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont," ujarnya.

Sebagai informasi, pada era pemerintahan Jokowi, hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mencapai cita-cita sebagai negara maju pada 2045. (rig)