EFEK VIRUS CORONA

Soal Rencana PPKM Darurat, Begini Kata Presiden Jokowi

Dian Kurniati | Rabu, 30 Juni 2021 | 15:05 WIB
Soal Rencana PPKM Darurat, Begini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Munas VIII Kadin, Rabu (30/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah masih memfinalisasi kajian rencana pemberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Jokowi mengatakan PPKM darurat rencananya hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya, kebijakan PPKM darurat akan menggantikan penebalan PPKM mikro yang mulai berlaku pada 22 Juni 2021.

"Hari ini ada finalisasi kajian karena kami melihat ada lonjakan yang sangat tinggi. Kami harap selesai karena diketuai Pak Airlangga, Menko Perekonomian, untuk diputuskan diberlakukannya PPKM darurat," katanya dalam Pembukaan Munas VIII Kadin, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Rencana kebijakan PPKM darurat menyasar Pulau Jawa dan Bali karena sebaran kasusnya yang sangat merata.

Jokowi menyebut Pulau Jawa dan Bali memiliki 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Dari hasil penilaian tersebut, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus sesuai dengan yang ada pada indikator laju penularan oleh WHO.

Dia kemudian menunjukkan peta sebaran di Kota Jakarta Barat yang banyak terdapat titik berwarna merah. Titik-titik merah itulah yang menandakan penyebaran Covid-19 sudah merata. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat keputusan tegas mengatasinya.

Baca Juga:
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Janji Tingkatkan Pendapatan Negara dari SDA

"Enggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu [atau] dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya," ujarnya.

Sembari kajian PPKM darurat berjalan, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mengebut vaksinasi Covid-19 untuk mencapai kekebalan komunal. Dia menargetkan vaksinasi dapat dilakukan sebanyak 2,5 juta dosis per hari, meningkat dari saat ini 1,3 juta dosis vaksin per hari.

Menurut Jokowi, penularan Covid-19 akan memberikan dampak pada perekonomian nasional, misalnya pada indeks kepercayaan konsumen dan indeks penjualan ritel. Sementara di sisi lain, beberapa indikator ekonomi lain seperti purchasing managers' index (PMI) manufaktur telah membaik jika dibandingkan sebelum pandemi, yakni ke level 55,3.

Baca Juga:
Kerap Digugat Banyak Negara, Jokowi Tegaskan Pentingnya Hilirisasi SDA

Meski demikian, Jokowi tetap optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan mencapai 7%, setelah terkontraksi selama empat kuartal terakhir akibat pandemi Covid-19.

"Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi adalah bagaimana Covid dikurangi, ditekan, agar hilang dari bumi pertiwi ini," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 Juli 2021 | 04:22 WIB

Kebijakan ppkm ini harus dilakukan dengan baik oleh kedua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, sehingga dapat mengurangi kasus covid ini.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Selasa, 14 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Penagihan terhadap Badan selaku Penanggung Utang Bea dan Cukai

Selasa, 14 Januari 2025 | 10:45 WIB LITERATUR PAJAK

Informasi Utama yang Perlu Dipaparkan dalam TP Doc menurut OECD

Selasa, 14 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sudah Berikan Fasilitas Kepabeanan untuk 2.270 Perusahaan

Selasa, 14 Januari 2025 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Masa Pajak Desember 2024 Masih Pakai Sertel, Perpanjang Jika Perlu

Selasa, 14 Januari 2025 | 09:09 WIB BERITA PAJAK HARI INI

16 Peraturan Direvisi, PMK Omnibus DPP Nilai Lain Bakal Diterbitkan

Selasa, 14 Januari 2025 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Tingkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak, DJP Beberkan Strateginya

Senin, 13 Januari 2025 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Retur?

Senin, 13 Januari 2025 | 18:30 WIB ASET KRIPTO

Langkah Lanjutan Setelah Pengawasan Aset Kripto Berpindah ke OJK

Senin, 13 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beberapa PMK Soal DPP Nilai Lain akan Direvisi Secara Omnibus

Senin, 13 Januari 2025 | 17:30 WIB PMK 115/2024

Aturan Baru Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Download di Sini!