Sistem Registrasi Anyar, IRS Desak Pembaruan Klasifikasi FATCA

JAKARTA, DDTCNews – Internal Revenue Service – sebagai Otoritas Pajak Amerika Serikat – mendesak semua entitas bisnis untuk memperbarui klasifikasi FACTA. Hal ini menyusul adanya pembaruan sistem registrasi FACTA untuk implementasi proses sertifikasi.

Melansir Tax Notes International Vol.91 No.6, tenggat sertifikasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yakni 15 Desember. Dengan demikian, hal ini memberikan waktu yang cukup longgar bagi entitas.

Bagi entitas yang sudah terdaftar, IRS meminta agar masuk ke sistem yang baru dan memperbarui klasifikasi FATCA-nya. Sementara, entitas yang telah diminta untuk melengkapi persyaratan sertifikasi, harus memperbarui klasifikasi.

Selanjutnya, bagi entitas yang tidak memiliki persyaratan sertifikasi harus memperbarui klasifikasi FATCA mereka untuk menghindari tidak berlakunya sertifikasi terkait pemberitahuan di masa depan.

“Entitas dapat memperbarui klasifikasi FATCA mereka dengan memperbarui respons mereka terhadap pertanyaan 4 dalam pendaftaran atau dengan menjawab pertanyaan selama proses sertifikasi,” kata IRS, seperti dikutip pada Sabtu (1/9/2018).

Dalam panduan pengguna dan layanan pertanyaan yang sering muncu (frequently asked question/FAQ), ada beberapa isu yang terkait ketentuan sertifikasi, termasuk di dalamnya menyangkut pembaruan klasifikasi entitas.

Pasalnya, ada dua jenis sertifikasi FATCA. Pertama, sertifikasi satu kali (one-time certification) dari akun yang sudah ada dalam entitas sebelumnya. Kedua, sertifikasi periodik (separate periodic certification) dari kepatuhan entitas dengan berbagai persyaratan FACTA.

IRS juga menambahkan 3 FAQ FATCA baru pada 31 Juli lal yang berkaitan dengan proses peninjauan berkala. Berdasarkan perjanjian perantara yang memenuhi syarat (qualified intermediary/QI), QI harus menugaskan peninjauan berkala atas kepatuhannya terhadap perjanjian.

Kemudian petugas yang bertanggung jawab atas QI tersebut diwajibkan untuk membuat sertifikasi kontrol internal yang tercatat secara rinci dalam Lampiran I dari perjanjian, termasuk identifikasi kegagalan material.

“Adapun untuk QI yang menggunakan 2017 sebagai tahun peninjauannya, batas waktu untuk sertifikasi QI ditunda hingga 1 Maret 2019,” imbuhnya.

Seperti diketahui, FATCA merupakan bagian dari kebijakan perpajakan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memperbaiki kepatuhan warga terhadap regulasi perpajakan, terutama terkait dengan kepemilikan aset keuangan serta rekening bank di luar Negeri Paman Sam ini.

Dengan regulasi FATCA, entitas keuangan di luar AS juga diminta untuk menyampaikan informasi ke IRS. Informasi ini meliputi aset keuangan apapun yang dimiliki oleh wajib pajak AS atau dimiliki oleh perusahaan diluar AS dengan kepemilikan saham mayoritas perusahaan itu merupakan wajib pajak AS.

Menurut IBFD International Tax Glossary (2015), FATCA ini disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 untuk memastikan bahwa informasi dilaporkan dan pajak AS dipungut terkait dengan rekening keuangan luar negeri dan aset keuangan luar negeri yang dimiliki oleh warga AS. FATCA mewajibkan foreign financial institutions (FFI) untuk memberikan informasi kepada Internal Revenue Service (IRS) AS mengenai identitas pemegang rekening AS mereka dan mewajibkan non-financial foreign entities (NFFE) untuk memberikan informasi kepada IRS mengenai pemilik substansial di AS.

Institusi asing yang gagal memenuhi persyaratan FATCA akan dikenakan withholding tax (WHT) AS dengan tarif 30% atas penghasilan investasi yang diperoleh dari sumber AS. FATCA diimplementasikan oleh AS dengan pemerintah asing melalui intergovernmental agreements (IGA). FATCA juga mewajibkan warga AS dan subjek pajak dalam negeri (SPDN) AS untuk melaporkan informasi mengenai rekening keuangan luar negeri dan aset keuangan luar negeri kepada IRS jika nilai total melebihi ambang pelaporan yang ditentukan. (kaw)