KEBIJAKAN PAJAK

First Tranche Petroleum yang Diterima Kontraktor Migas Masuk Objek PPh

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 November 2024 | 18:30 WIB
First Tranche Petroleum yang Diterima Kontraktor Migas Masuk Objek PPh

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi perlu memahami kembali bahwa first tranche petroleum (FTP) yang diterima kontraktor merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-20/PJ/2017.

Dalam beleid tersebut diatur bahwa PPh atas FTP yang diterima kontraktor, penghitungannya ditangguhkan sampai dengan saat penghitungan.

"Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan atas FTP yang diterima pada saat penghitungan telah tercapai," tulis Ditjen Pajak (DJP) di laman resminya, dikutip pada Rabu (13/11/2024).

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

FTP merupakan sejumlah tertentu minyak mintah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use).

Masih dalam beleid yang sama, dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak penghasilan atas FTP yang diterima kontraktor pada saat penghitungan, yakni sebesar FTP diperhitungkan yang didapat dari akumulasi FTP yang diterima kontraktor sampai dengan bulan berjalan, dikurangi dua hal. Pertama, akumulasi FTP diperhitungkan sebelumnya. Kedua, sisa biaya operasi yang belum dikembalikan sampai dengan bulan berjalan.

Dalam hal akumulasi FTP yang diterima kontraktor sampai dengan bulan berjalan dikurangi akumulasi FTP Diperhitungkan sebelumnya lebih kecil dari sisa biaya operasi yang belum dikembalikan sampai dengan bulan berjalan, maka tidak ada FTP diperhitungkan bulan tersebut.

Baca Juga:
Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Pengusaha Beromzet hingga Rp1 Miliar

Kemudian, PPh atas FTP yang diterima kontraktor wajib disetorkan ke kas negara dan dilaporkan kepada DJP setiap bulan. Kontraktor juga wajib melaporkan FTP Diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.

Dalam hal terjadi pengalihan Participating Interest, kewajiban PPh atas FTP menjadi kewajiban kontraktor pemegang Participating Interest pada saat penghitungan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP