KOLOMBIA

Reformasi Pajak Ditolak, Menteri Keuangan Mundur

Muhamad Wildan | Sabtu, 08 Mei 2021 | 15:01 WIB
Reformasi Pajak Ditolak, Menteri Keuangan Mundur

Menteri Keuangan Kolombia Alberto Carrasquilla. (Foto: forbes.co)

BOGOTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Kolombia Alberto Carrasquilla mengundurkan diri di tengah demo besar-besaran atas rancangan beleid reformasi pajak dari pemerintah.

Melalui akun twitter resminya, Presiden Kolombia Ivan Duque menyatakan menerima pengundurun diri Carrasquilla dan menyampaikan terima kasih atas kontribusinya terhadap perekonomian Kolombia selama ini.

"Banyak capaian positif yang berhasil dicapai, salah satunya gelontoran program sosial yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19," ujar Duque melalui akun twitter-nya, dikutip Selasa (4/5/2021).\

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Sebagai penggantinya, Duque langsung menunjuk Menteri Perdagangan dan Pariwisata Jose Manuel Respetro untuk menjabat sebagai menteri keuangan.

Untuk diketahui, rancangan beleid reformasi pajak pertama kali diperkenalkan kepada publik Kolombia pada 15 April 2021. Rancangan undang-undang ini dinilai pemerintah perlu disahkan untuk mendanai belanja pemerintah sekaligus untuk membantu pemulihan ekonomi.

Akibat penolakan yang amat besar dari publik, pemerintah memutuskan untuk menarik rancangan ketentuan pajak tersebut. Pemerintah berjanji tidak akan meningkatkan tarif PPN dan menurunkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagaimana pada rencana awal.

Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Duque mengatakan pemerintah berkomitmen untuk merancang rancangan beleid baru yang lebih akomodatif terhadap kepentingan seluruh stakeholder.

Meski rancangan undang-undang reformasi pajak telah ditarik dan Carrasquilla memilih mundur, faktanya demonstrasi masih terus berlanjut di jalanan Bogota.

"Kami menginginkan lebih dari sekedar penarikan rancangan undang-undang reformasi pajak," bunyi keterangan resmi National Strike Committee yang menaungi berbagai kelompok demonstran seperti dilansir dw.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 Mei 2021 | 23:08 WIB

Kontrofersi seperti ini memang sering terjadi. Namun pemerintah kolombia masih bisa mendengarkan rakyatnya atas penolakan UU reformasi pajak. Berharap pemerintah di negara lain juga mengambil segala keputusan dengan memperhatikan suara rakyat. Walau begitu, masyarakat tetap masih perlu mengawal jalannya pemerintahan agar jika ada keputusan yg bertentangan/tidak mengakomodir kepentingan rakyat, hal itu bisa segera dibenahi.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45 WIB CORETAX SYSTEM

Ada Coretax Nanti, WP Tak Perlu ke KPP untuk Ubah Data Perpajakan

Minggu, 29 September 2024 | 11:01 WIB OPINI PAJAK

Reformasi Pajak dalam Transisi Suksesi Pimpinan Nasional

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN