Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menteri Keuangan Kolombia Alberto Carrasquilla. (Foto: forbes.co)
BOGOTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Kolombia Alberto Carrasquilla mengundurkan diri di tengah demo besar-besaran atas rancangan beleid reformasi pajak dari pemerintah.
Melalui akun twitter resminya, Presiden Kolombia Ivan Duque menyatakan menerima pengundurun diri Carrasquilla dan menyampaikan terima kasih atas kontribusinya terhadap perekonomian Kolombia selama ini.
"Banyak capaian positif yang berhasil dicapai, salah satunya gelontoran program sosial yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19," ujar Duque melalui akun twitter-nya, dikutip Selasa (4/5/2021).\
Sebagai penggantinya, Duque langsung menunjuk Menteri Perdagangan dan Pariwisata Jose Manuel Respetro untuk menjabat sebagai menteri keuangan.
Untuk diketahui, rancangan beleid reformasi pajak pertama kali diperkenalkan kepada publik Kolombia pada 15 April 2021. Rancangan undang-undang ini dinilai pemerintah perlu disahkan untuk mendanai belanja pemerintah sekaligus untuk membantu pemulihan ekonomi.
Akibat penolakan yang amat besar dari publik, pemerintah memutuskan untuk menarik rancangan ketentuan pajak tersebut. Pemerintah berjanji tidak akan meningkatkan tarif PPN dan menurunkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagaimana pada rencana awal.
Duque mengatakan pemerintah berkomitmen untuk merancang rancangan beleid baru yang lebih akomodatif terhadap kepentingan seluruh stakeholder.
Meski rancangan undang-undang reformasi pajak telah ditarik dan Carrasquilla memilih mundur, faktanya demonstrasi masih terus berlanjut di jalanan Bogota.
"Kami menginginkan lebih dari sekedar penarikan rancangan undang-undang reformasi pajak," bunyi keterangan resmi National Strike Committee yang menaungi berbagai kelompok demonstran seperti dilansir dw.com. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Kontrofersi seperti ini memang sering terjadi. Namun pemerintah kolombia masih bisa mendengarkan rakyatnya atas penolakan UU reformasi pajak. Berharap pemerintah di negara lain juga mengambil segala keputusan dengan memperhatikan suara rakyat. Walau begitu, masyarakat tetap masih perlu mengawal jalannya pemerintahan agar jika ada keputusan yg bertentangan/tidak mengakomodir kepentingan rakyat, hal itu bisa segera dibenahi.
