AMERIKA SERIKAT

Puluhan Asosiasi Bentuk Koalisi Tolak Rencana Kenaikan Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 03 Juni 2021 | 17:11 WIB
Puluhan Asosiasi Bentuk Koalisi Tolak Rencana Kenaikan Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/FOC/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Lebih dari 28 asosiasi usaha dari berbagai sektor di Amerika Serikat (AS) menyuarakan penolakan atas rencana kenaikan tarif pajak yang diusung Presiden Joe Biden.

Asosiasi usaha yang tergabung dalam koalisi America's Job Creators for a Strong Recovery menyatakan rencana kenaikan tarif pajak korporasi dan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang diusung Biden bakal menghambat pemulihan.

"Setiap kami berbalik, selalu saja ada usulan pajak baru yang akan dikenakan terhadap bisnis AS," ujar Presiden National Association of Wholesaler-Distributors Eric Hoplin yang juga memimpin koalisi pengusaha tersebut, dikutip pada Kamis (3/6/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

America's Job Creators for a Strong Recovery menyatakan kenaikan tarif pajak akan menghambat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menurut para pengusaha, pemulihan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan rencana pembangunan infrastruktur yang diusung Biden.

Secara gamblang, koalisi ini akan menjalankan kampanye besar-besaran melalui media massa dan grassroot guna mencegah kenaikan tarif pajak.

Kampanye penolakan kenaikan tarif pajak rencananya akan difokuskan pada negara bagian daerah pemilihan anggota Partai Demokrat yang saat ini masih belum menyetujui rencana kebijakan pajak Biden.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Seperti diketahui, terdapat beberapa anggota Partai Demokrat di Senat dan Kongres AS yang memandang kenaikan tarif pajak korporasi hingga 28% terlalu tinggi. Sebagian menyatakan tarif pajak korporasi hanya perlu dinaikkan dari 21% menjadi 25%.

Menurut para pengusaha ini, anggota Partai Demokrat yang tergolong moderat adalah kunci untuk menggagalkan rencana kenaikan tarif pajak Biden.

"Pandemi Covid-19 sudah amat membebani wajib pajak dan bisnis rumah tangga. Menambah beban pajak justru akan menghambat mereka untuk pulih dan tumbuh," ujar Direktur Eksekutif dari Main Street Employers Coalition Chris Smith seperti dilansir mnetax.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN