IRLANDIA

Proposal OECD Bakal Gerus Penerimaan Pajak Hingga 20%

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 Agustus 2021 | 12:30 WIB
Proposal OECD Bakal Gerus Penerimaan Pajak Hingga 20%

Menteri Keuangan Irlandia Pascal Donohoe. (foto: Niall Carson/PA Wire)

DUBLIN, DDTCNews - Pemerintah Irlandia menegaskan perincian implementasi reformasi pajak global pada OECD Pilar 1 dan Pilar 2 akan menentukan posisi politik dalam mendukung atau menolak proposal konsensus.

Menteri Keuangan Irlandia Pascal Donohoe mengatakan detail kebijakan Pilar 1 dan Pilar 2 akan memengaruhi ekonomi domestik. Sebab, perombakan pajak perusahaan secara internasional akan menggerus pendapatan pajak Irlandia hingga 20%.

"Biaya itu [potensi penurunan penerimaan pajak] bisa kami tanggung jika kesepakatan akhir cukup berkelanjutan bagi perekonomian Irlandia," katanya, dikutip pada Senin (9/8/2021).

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Meski tak sepenuhnya menolak proposal konsensus global pajak digital, Donohoe menilai masih ada tantangan yang perlu untuk diantisipasi dalam implementasi kesepakatan di berbagai negara, termasuk Irlandia.

Dia menilai pemerintah sepakat dengan konsep Pilar 1 dengan alokasi laba berdasarkan lokasi nilai tambah ekonomi diciptakan, meskipun perusahaan tak memiliki kehadiran fisik seperti kantor cabang atau bentuk usaha tetap (BUT).

Namun, kebijakan Pilar 2 yang menetapkan tarif pajak minimum bagi perusahaan multinasional sebesar 15% menjadi perhatian Irlandia. Sebab, tarif pajak minimum itu lebih tinggi ketimbang tarif pajak perusahaan yang berlaku di Irlandia sebesar 12,5%.

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Donohoe kembali menegaskan bahwa tarif pajak yang kompetitif menjadi salah satu daya tarik utama perekonomian Irlandia. Hal tersebut seharusnya dapat diakomodasi dalam proposal aturan perpajakan internasional.

Irlandia juga telah melakukan berbagai perubahan pada sistem pajak perusahaan. Untuk itu, detail implementasi akan menentukan posisi politik pemerintah. Adapun detail tersebut sampai dengan saat ini belum jelas.

"Ini [tarif pajak minimum] adalah area yang sulit dihadapi Irlandia karena tarif nominal dan tarif efektif secara umum sama. Saya berharap dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, kami dapat menjadi bagian dari konsensus," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN