INDIA

PM Modi Serukan Tax Plus One, Apa Itu?

Kurniawan Agung Wicaksono | Kamis, 25 Oktober 2018 | 09:00 WIB
PM Modi Serukan Tax Plus One,  Apa Itu? Perdana Menteri India Narendra Modi.

JAKARTA, DDTCNews – Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan pendekatan ‘tax-plus one’. Dengan pendekatan sistem ini, setiap warga diajak berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat sekitar, selain membayar pajak dengan jujur.

Peningkatan basis pembayar pajak di India, menurutnya, bukan didorong oleh sanksi ancaman hukuman. Peningkatan tersebut lebih dikarenakan pembayar pajak memiliki keyakinan uang mereka digunakan dengan benar dan untuk kesejahteraan orang.

“Membayar pajak adalah 'prakriti' [alamiah], tidak membayar pajak adalah 'vikriti' [kelainan bentuk]. Namun, membayar pajak ditambah melakukan lebih banyak adalah 'sanskriti' [budaya],” katanya, seperti dikutip dariHindustan Times, Kamis (25/10/2018)

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Dia menghargai adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang jujur menunaikan kewajibannya. Data Departemen Keuangan menunjukkan, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2017/2018 sebesar 5,98%, terbaik dalam 10 tahun terakhir.

Namun, dalam pandangan Modi, pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari sistem. Oleh karena itu, perlu layanan sosial yang merupakan ‘tax-plus one. Modi ingin agar warga melakukan sedikit tindakan yang merupakan tanggung jawab sosial, di luar kejujuran membayar pajak.

Dia sudah melihat beberapa perusahaan terkemuka telah melakukan pekerjaan sosial dengan sangat baik. Di tengah perkembangan teknologi informasi, dia ingin agar perusahaan-perusahaan teknologi dapat menyumbangkan keahlian dan tenaga untuk membawa perubahan sosial. Pada gilirannya, karyawan bisa berkontribusi besar bagi masyarakat umum.

Baca Juga:
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Pendekatan ini harus ditempuh untuk menciptakan pertumbuhan inklusif di masa mendatang. Menurutnya, setiap orang di India memiliki peluang yang sama dalam menikmati perekonomian. Penciptaan kondisi ini bisa dilakukan dengan mengandalkan teknologi.

"Kita hidup di era start-up,” imbuhnya.

Dia pun mengajak agar masyarakat keluar dari zona nyaman untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan bernegara. Pemerintah, sambungnya, mungkin memiliki skema dan anggaran. Namun, keberhasilan dari inisiatif berada pada keterlibatan publik.

“Saya yakin orang ingin bekerja untuk orang lain. Mereka ingin melayani masyarakat dan membawa perbedaan positif,” kata Modi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja