THAILAND

Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Minggu, 21 April 2024 | 11:30 WIB
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Asosiasi Eksportir Beras Thailand memandang kebijakan India yang memperpanjang pajak ekspor beras tanpa batas waktu berpeluang menjadi kabar baik bagi ekspor beras kukus (steam rice) Thailand.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras Thailand Kobsuk Iamsuri mengatakan ekspor beras kukus Thailand sempat mencapai rekor tertinggi sebesar 3,26 juta ton pada tahun 2014 dengan pasar utama termasuk Nigeria, Benin dan Kamerun.

“Namun, permintaan steam rice Thailand—produk yang tidak dikonsumsi di Thailand, tetapi hanya dibuat untuk ekspor—menurun drastis dalam 1 dekade terakhir lantaran lebih mahal ketimbang pesaingnya, termasuk India,” katanya, Minggu (21/4/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Saat ini, beras kukus Thailand dijual dengan harga rata-rata US$606 per ton, sedangkan beras kukus India dijual dengan harga sekitar $551-555 per ton.

Kobsuk menuturkan ekspor beras kukus Thailand pada 2022 mencapai 1,51 juta ton. Pada 2023, turun menjadi 1,35 juta ton. Hal tersebut mendorong beberapa pabrik penggilingan berhenti membuat beras kukus dan hanya fokus pada beras putih.

Pada gilirannya, peralihan tersebut membuat ekspor beras putih pada 2022 mencapai 3,8 juta dan meningkat menjadi 4,9 juta ton pada 2023.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

“Berkat kebijakan pajak India, segalanya berubah menjadi lebih baik bagi eksportir beras kukus Thailand. Saya memperkirakan total ekspor beras Maret mencapai 800.000 ton, di mana sumbangan beras kukus akan lebih besar dari bulan sebelumnya,” tutur Kobsuk.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Penggilingan Padi Thailand Rangsan Sabaimuang menjelaskan bahwa pabrik penggilingan padi dalam negeri seharusnya tidak mengalami masalah untuk kembali memproduksi beras kukus jika mereka menerima lebih banyak pesanan.

“Penggilingan akan segera menyesuaikan produksinya sesuai dengan permintaan pasar, karena industri penggilingan sudah sangat kompetitif,” katanya.

Baca Juga:
Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Statistik dari Departemen Bea dan Cukai mengungkapkan Thailand telah mengekspor 1,74 juta ton beras dalam 2 bulan pertama 2024, meningkat 24,4%. Sementara itu, beras uap hanya menyumbang 108.997 ton dari total ekspor.

Tambahan informasi, Pemerintah India saat ini tengah memperketat ekspor beras dalam rangka menjaga suplai beras di pasar domestik. Cara yang dilakukan oleh pemerintah India tersebut ialah dengan mengenakan pajak ekspor sebesar 20% terhadap komoditas beras. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor