Pemerintah India Belum Mau Sepakati Pilar 1, Ternyata Ini Sebabnya

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India tak akan menandatangani Pilar 1: Unified Approach apabila masalah terkait dengan penyelesaian sengketa dan perlakuan withholding tax dalam proposal tersebut belum ditindaklanjuti.

Sekretaris Penerimaan Kementerian Keuangan India Sanjay Malhotra mengatakan India terlibat aktif dalam pembahasan Pilar 1 dan berharap konsensus bisa dicapai. Namun, dia menegaskan kesepakatan yang dicapai tidaklah boleh mengorbankan kepentingan India.

"Kami tidak dapat menyetujui rumusan tersebut [Pilar 1] kecuali jika saran kami diterima dan kami memperoleh solusi yang masuk akal yang bisa kami terima," katanya, dikutip pada Minggu (28/7/2024).

Pemerintah India menolak klausul penyelesaian sengketa lewat arbitrase internasional yang tercantum dalam multilateral convention (MLC) atas Amount A Pilar 1.

Sebagai gantinya, pemerintah India bersedia untuk menghapuskan equalisation levy sebesar 2% yang selama ini dikenakan terhadap perusahaan sektor digital.

Sebagai informasi, Pilar 1 merupakan landasan dari ari realokasi hak pemajakan dari yurisdiksi domisili ke yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diperoleh grup perusahaan multinasional.

Dengan Pilar 1, yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional. Sementara itu, residual profit adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10%.

Perusahaan multinasional yang tercakup dan labanya akan direalokasikan ke yurisdiksi pasar adalah perusahaan multinasional dengan pendapatan global di atas €20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen sebelumnya menyatakan India merupakan salah satu negara yang menghambat tercapainya konsensus atas Pilar 1. Tak hanya India, China juga tidak berpartisipasi aktif dalam pembahasan Pilar 1.

"India memiliki beberapa ketidaksepakatan dan China justru tidak terlibat sama sekali dalam perundingan ini. Kami tentu membutuhkan keterlibatan India dan China untuk ikut serta menyelesaikan Pilar 1," tuturnya. (rig)