Penerimaan Belum Naik Signifikan, DJP Sebut Pelaku Usaha Wait & See

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pada Februari 2019 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelaku usaha diperkirakan masih melakukan konsolidasi pada awal tahun sehingga belum ada hasil produksi yang pada gilirannya masuk dalam kantong penerimaan pajak.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan kinerja penerimaan pada Februari 2019 tidak banyak berubah dari capaian bulan sebelumnya. Belum ada tanda-tanda ekspansi yang mencerminkan kenaikan setoran pajak.

“Angka penerimaan di Februari tidak jauh berbeda dengan Januari 2019. Pelaku usaha masih wait and see tampaknya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (11/3/2019).

Yon menjelaskan setoran pajak penghasilan (PPh) masih melanjutkan tren positif. Meskipun tidak menyebut angka persisnya, dia menyebut performa penerimaan PPh tidak jauh berbeda dari capaian Januari 2019.

Hal yang sama juga terjadi pada kinerja pajak pertambahan nilai (PPN). Fluktuasi pada awal tahun, disebutnya, masih berlanjut pada Februari. Pemerintah lagi-lagi menyebut kondisi ini sebagai efek dari kebijakan restitusi dipercepat.

“Dari sisi PPh masih tumbuh baik, tapi di sektor PPN masih fluktuasi naik—turunnya karena masih terimbas kebijakan restitusi yang dipercepat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak nonmigas pada Januari 2019 senilai Rp79,7 triliun atau hanya tumbuh 7% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat melambat jika dibandingkan dengan capaian Januari 2018 sebesar 12%.

Penerimaan PPh nonmigas tercatat senilai Rp49,8 triliun atau tumbuh 19,1%. Namun, penerimaan PPN tercatat hanya senilai Rp29,3 triliun atau terkontraksi 9,2% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu Rp32,2 triliun.

Terkontraksinya penerimaan PPN ini disebabkan menciutnya kontribusi penerimaan sektor manufaktur dari tahun lalu 30% menjadi 20,8%. Penerimaan dari sektor ini juga tercatat mengalami penurunan sebesar 16,2%. Turunnya kinerja dari sektor manufaktur ini disebut-sebut efek dari kebijakan restitusi yang dipercepat. (kaw)