KANADA

Pemerintah Tolak Permintaan Petani Soal Pajak Karbon, Seperti Apa?

Nora Galuh Candra Asmarani | Sabtu, 13 Juni 2020 | 06:00 WIB
Pemerintah Tolak Permintaan Petani Soal Pajak Karbon, Seperti Apa?

Ilustrasi. (DDTCNews)

OTTAWA, DDTCNews—Menteri Pertanian Kanada Marie-Claude Bibeau memutuskan untuk menolak permintaan masyarakat untuk mengecualikan mesin pengering biji-bijian dari pengenaan pajak karbon.

Menurut Bibeau, beban pajak karbon yang harus ditanggung setiap petani—berdasarkan penghitungan hasil analisis internal Kementerian Pertanian—terbilang kecil hanya $210 hingga $819 per tahun.

“Pajak karbon membebani 0,05%-0,42% dari pendapatan ini tidak cukup tinggi untuk membenarkan pembebasan atas mesin pengering biji-bijian, seperti yang telah dilakukan untuk bahan bakar kendaraan pertanian,” kata Bibeau, Sabtu (13/6/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Untuk itu, Bibeau bersikeras untuk tetap mengenakan pajak karbon atas mesin pengering biji-bijian dan tak mengabulkan usulan dari Agricultural Producers Association of Saskatchewan (APAS).

"Pajak karbon adalah sesuatu yang penting bagi masa depan negara kita dan generasi baru," tutur Bibeau.

Sebelumnya, APAS mendorong pemerintah federal untuk membantu petani yang harus menanggung beban atas pajak karbon. Presiden APAS Todd Lewis mengatakan pengeringan biji-bijian adalah bagian penting dari operasional petani.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Dia mengatakan ada sejumlah besar biji-bijian yang perlu dikeringkan utamanya di musim dingin. Untuk itu, pajak karbon akan menjadi beban tambahan yang nyata bagi produsen dan ini memberatkan petani.

“Sangat mengecewakan karena salah satu alat utama yang kita miliki untuk menangani perubahan iklim dikenakan pajak. Ini teknologi yang luar biasa, kami harus menggunakannya dan sangat disayangkan kami harus dikenakan pajak,” ujar Lewis.

Sementara itu, Anggota Parlemen Konservatif Alberta John Barlow meminta Bibeau untuk menjelaskan secara rinci penghitungan Kementerian Pertanian. Pasalnya, ia menemukan ada petani yang membayar pajak karbon 10 kali lebih tinggi.

"Bibeau tidak dapat menjawab bagaimana dirinya mendapatkan data ini. Data yang ada, tidak menunjukkan kenyataan di lapangan," tutur Barlow dilansir nationalpost. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN