Tingkatkan Daya Saing, Menkeu Ini Komitmen Lakukan Reformasi Pajak

BANGKOK, DDTCNews - Menteri Keuangan Thailand Pichai Chunhavajira berjanji untuk melanjutkan reformasi pajak yang komprehensif untuk memperkuat daya saing berusaha di negara tersebut.

Menurut Pichai, pemerintah fokus mendorong kemitraan bisnis dengan memberikan insentif dan menerapkan kebijakan yang menarik bagi dunia usaha. Menurutnya, seluruh sistem pajak perlu ditinjau untuk meningkatkan daya saing.

"Karena lingkungan bisnis yang sangat mobile menuntut kebijakan yang menarik," katanya, dikutip pada Jumat (10/1/2024).

Pichai menuturkan pemerintah akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Pemerintah pun berencana melanjutkan reformasi pajak yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Akhir tahun lalu, dia sempat mengungkapkan rencana untuk mereformasi pajak dari sisi regulasi untuk mendorong investasi dan pemerataan ekonomi. Dia menilai pemerintah perlu menurunkan tarif PPh badan dan PPh orang pribadi untuk meningkatkan daya saing investasi.

Tarif PPh badan direncanakan turun dari saat ini 20% menjadi 15% sehingga dapat sejalan dengan kesepakatan pajak minimum global.

Untuk PPh orang pribadi, Kemenkeu akan mengkaji perubahan skema tarif progresif menjadi flat, serta menyiapkan tarif PPh orang pribadi khusus untuk menarik tenaga profesional terampil dari luar negeri.

Di sisi lain, tarif PPN dapat dinaikkan dari 7% menjadi 10% untuk memastikan ketersediaan ruang fiskal. Namun, wacana kenaikan tarif PPN ini ditolak Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra seiring dengan kritik yang disampaikan masyarakat.

Selain pajak, lanjut Pichai, pemerintah juga akan mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman, terutama kepada pengusaha kecil. Pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dengan mengundang investasi swasta karena kemampuan APBN terbatas.

"Belanja negara harus mematuhi disiplin fiskal dan moneter, mempertahankan tingkat defisit di level yang dapat diterima, sekaligus memastikan utang pemerintah tetap dikelola atau diturunkan dalam waktu dekat," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)