Pemerintah Dorong Investor Gandeng UMKM di Daerah Mitra IKN

SAMARINDA, DDTCNews - Investor yang menanamkan modalnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah penyangganya diimbau turut mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Sudiyarto menilai pelaku UMKM di daerah Kalimantan Timur memiliki potensi yang besar untuk dilibatkan dalam pembangunan IKN. Banyaknya investasi yang masuk juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan UMKM.

“Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberikan kesempatan terlibat, baik di IKN maupun daerah mitra IKN,” ungkap Sudiyarto, dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kemitraan investasi antara Usaha besar dan UMKM ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pemerintah, ujar Sudiyarto, menyadari kontribusi UMKM dalam pembangunan nasional. Pada 2023, jumlah pelaku usaha UMKM di Tanah Air mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga mencapai Rp9.580 triliun atau setara 61% dari produk domestik bruto (PDB).

Insentif Pajak untuk UMKM di IKN

Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan untuk pelaku usaha di IKN, termasuk UMKM.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Yudha Wijaya mengatakan pemerintah mengundang UMKM untuk meramaikan dan berkontribusi pada pembangunan IKN. Untuk itu, insentif pajak juga disiapkan untuk UMKM agar lebih untung saat membuka usaha di IKN.

Peraturan Pemerintah (PP) 12/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024 telah mengatur pemberian insentif perpajakan di IKN, termasuk bagi wajib pajak UMKM.

Fasilitas PPh final sebesar 0% diberikan kepada UMKM yang memenuhi 2 kriteria, yaitu modal yang ditanam UMKM di IKN lebih rendah dari Rp10 miliar dan peredaran bruto atau omzet UMKM paling besar Rp50 miliar.

Sebagai perbandingan, UMKM di luar IKN mendapatkan pembebasan pajak hanya atas omzet sampai dengan Rp500 juta. Atas omzet di atas Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar, wajib pajak UMKM harus membayar PPh final sebesar 0,5%.

Yudha menyebut terdapat 5 persyaratan yang juga harus dipenuhi wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas PPh final sebesar 0% tersebut. Pertama, bertempat tinggal, berkedudukan, atau memiliki cabang di IKN.

Kedua, melakukan kegiatan usaha di IKN. Ketiga, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi IKN. Keempat, telah melakukan penanaman modal di wilayah IKN, serta memiliki kualifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Kelima, telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas PPh final paling lama 3 bulan sejak penanaman modal. (sap)