Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Jadi Solusi Tunggal

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan pembentukan kementerian investasi tidak menjadi solusi tunggal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia.

Anis menyatakan pilihan pemerintah membentuk kementerian investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan investasi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada bidang lain yang berkaitan erat dengan pilihan investor masuk ke pasar domestik.

"Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi," katanya dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (16/4/2021).

Anggota Fraksi PKS itu menjabarkan terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan pemerintah tidak optimal menggaet investasi. Kelima faktor tersebut berasal dari data World Economic Forum (WEF) yang berisi 16 faktor penghalang iklim investasi.

Pertama, skor korupsi yang masih tinggi di Indonesia sebesar 13,8 menjadi faktor utama investor enggan menanamkan dana di Indonesia. Kedua, birokrasi yang tidak efisien dengan skor sebesar 11,2.

Ketiga, akses ke sistem pembayaran dengan skor 9,2. Keempat, faktor infrastruktur yang tidak merata dengan nilai 8,8. Kelima, instabilitas kebijakan dengan skor 8,6.

“Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat mengganggu dan merugikan. Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor," terangnya.

Posisi Indonesia dalam ease of doing business (EoDB) pada tahun lalu juga berada pada ranking 73. Penilaian tersebut, menurutnya, membuat posisi Indonesia masih kalah kompetitif dari negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 2, Malaysia pada peringkat 12, dan Thailand pada posisi 21.

Selain itu, masih ada 5 faktor penghalang yang wajib dibenahi pemerintah untuk menggenjot realisasi investasi. Kelima faktor tersebut antara lain instabilitas pemerintah, tarif pajak, etos kerja buruh, regulasi pajak, dan persoalan administrasi pajak.

“Jadi, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks. Tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan. Pemerintah harus menghilangkan 10 besar faktor penghambat investasi atau setidaknya hilangkan 5 faktor utama penghambat investasi," ujarnya. (kaw)