KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB
Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta partai oposisi untuk mendukung rencana penghapusan pajak atas capital gains dari investasi keuangan (financial investment income tax).

Menurut Yoon, financial investment income tax perlu dihapuskan dalam rangka menstimulasi pasar saham Korea Selatan,

"Saya berharap partai petahana dan oposisi bekerja sama untuk menghapuskan financial investment income tax guna meredakan ketidakstabilan pasar dan mendorong pengembangan pasar keuangan," kata Yoon, dikutip Jumat (18/10/2024).

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Bila financial investment income tax tidak dihapuskan dari ketentuan pajak Korea Selatan, mulai tahun depan wajib pajak harus membayar PPh dengan tarif 20% atas capital gains di atas KRW50 juta yang diperoleh dari beragam investasi keuangan termasuk saham.

Tak hanya itu, PPh sebesar 25% juga akan dikenakan atas capital gains di atas KRW300 juta yang diperoleh wajib pajak dari investasi keuangan termasuk saham.

Awalnya, Korea Selatan akan menerapkan financial investment income tax pada awal tahun ini. Namun, implementasi dari ketentuan pajak baru tersebut ditunda oleh pemerintah ke Januari 2025.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

"Kami ingin perusahaan terus meningkatkan nilai pasarnya. Kami juga ingin investor ritel terus menikmati keuntungan yang lebih besar dan memiliki peluang untuk terus membangun aset," ujar Yoon seperti dilansir koreatimes.co.kr.

Menurut partai oposisi, Democratic Party of Korea (DPK), penghapusan financial investment income tax hanya akan memberikan manfaat bagi wajib pajak kaya.

Namun, partai petahana, People Power Party (PPP) berpandangan financial investment income tax perlu dihapuskan dalam rangka memberikan dukungan kepada para investor ritel dan memulihkan pasar keuangan Korea Selatan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran