KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

Muhamad Wildan | Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB
Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

Menteri Investasi Rosan Roeslani menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada Januari hingga September 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan realisasi investasi pada Januari hingga September 2024 sudah mencapai Rp1.261,43 triliun, 101,78% dari target dalam renstra.

"Kalau kita bicara target renstra, Alhamdulillah sudah lewat," ujar Rosan, dikutip Rabu (16/10/2024).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Meski target renstra sudah terlewati, perlu dicatat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target realisasi investasi sepanjang 2024 senilai Rp1.650 triliun. "Ada target dari Bapak Presiden, kita sudah 76,4%," kata Rosan.

Dari keseluruhan penanaman modal tersebut, tercatat ada 1,87 juta tenaga kerja Indonesia yang sudah terserap.

Secara terperinci, realisasi investasi pada Januari hingga September 2024 terdiri dari penanaman modal asing (PMA) senilai Rp654,4 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp607,03 triliun.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Lebih lanjut, realisasi investasi di pulau Jawa tercatat mencapai Rp626,43 triliun, sedangkan investasi di luar Jawa sudah mencapai Rp635 triliun. "Yang luar Jawa lebih banyak sedikit, walaupun yang di pulau Jawa meningkatnya lebih banyak," ujar Rosan.

Dari total realisasi investasi senilai Rp1.261,43 triliun dimaksud, sebesar 21,6% atau senilai Rp272,81 triliun adalah realisasi investasi pada sektor-sektor yang terkait dengan hilirisasi komoditas sumber daya alam.

Realisasi investasi terkait dengan pembangunan smelter untuk hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, dan timah tercatat mencapai Rp170,78 triliun, sedangkan realisasi investasi terkait hilirisasi CPO mencapai Rp44,09 triliun.

Selanjutnya, realisasi investasi pada sektor pulp and paper mencapai Rp33,72 triliun, sedangkan pada sektor petrokimia mencapai Rp17,46 triliun. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja