KREDIT USAHA MIKRO

PBNU: Skema Pembiayaan Kemenkeu Tidak Layak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Desember 2019 | 15:51 WIB
PBNU: Skema Pembiayaan Kemenkeu Tidak Layak

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

JAKARTA, DDTCNews - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara terkait skema pembiayaan Kemenkeu dalam bentuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Skema tersebut dinilai tidak layak untuk disalurkan kepada usaha mikro.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan terdapat lima poin utama posisi PBNU terkait pembiayaan UMi Kemenkeu. Menurutnya skema pembiayaan bernilai Rp1,5 triliun cenderung memberatkan pelaku usaha mikro.

Poin pertama yang dijelaskan bahwasanya PBNU melihat adanya ketidaksesuaian model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepaktan diawal. Salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 % sampai di tangan end user.

Baca Juga:
DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

"Kini terjadi adalah pricing yang terlalu tinggi sebesar 8%, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6%," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima DDTCNews, Kamis (26/12/2019).

Kemudian, isu kedua dari tingginya beban bunga tersebut, PBNU menganggap UMi tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro. Menurutnya, beban pricing yang ada di kisaran 2% pada pengguna akhir akan memberikan dampak signifikan untuk membantu pelaku mikro ekonomi.

Ketiga, PBNU menilai MoU yang diteken pada 2107 silam terkait permintaan data teknis koperasi tidak dapat dilakukan. Hal ini lantaran tingkat imbal hasil kredit yang terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian.

Baca Juga:
Pajak Minimum Global, Capacity Building & Kepastian Hukum Jadi Kunci

"Dengan kebijakan penunjukan tiga saluran tersebut harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," jelasnya.

Keempat, mekanisme monev (monitoring & evaluasi) atas pilot project UMi dengan beberapa pesantren juga mandek. Hal ini dikarenakan Lembaga Perekonomian NU (LPNU) yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.

Dengan demikian, tim yang telah dibentuk oleh LPNU tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sebagaimana yang dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.

Kelima, PBNU masih menyimpan harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya. Skema pembiayaan yang murah menjadi alat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

Rabu, 22 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global, Capacity Building & Kepastian Hukum Jadi Kunci

Senin, 13 Januari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

Soal Revisi PMK Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Ini Kata DJBC

Senin, 13 Januari 2025 | 12:00 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan