INDIA

Negara Ini Mulai Lirik Lagi Pengenaan Pajak Warisan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Juli 2019 | 16:14 WIB
Negara Ini Mulai Lirik Lagi Pengenaan Pajak Warisan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah India tengah mempertimbangkan pengenaan kembali pajak warisan (inheritance tax) atas properti dan aset tidak likuid. Jenis pajak ini sebelumnya sudah ada, tapi dihapus sekitar 35 tahun silam.

Pajak atas properti, perhiasan, saham, fixed deposits, dan uang tunai di bank yang telah diwariskan kemungkinan masuk dalam rencana anggaran union 2019. Langkah ini ditujukan bukan untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Ini bukan untuk meningkatkan sumber daya [penerimaan] tetapi untuk menunjukkan orientasi pemerintah yang berpihak pada rakyat miskin, mencegah akumulasi kekayaan, dan memerangi uang gelap,” ujar salah satu sumber yang mengetahui rencana itu, seperti dikutip pada Kamis (4/7/2019).

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Para pejabat mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenakan pajak semacam itu. Pasalnya, skema pajak tersebut dapat dihindari orang dengan memberikan sumbangan kepada lembaga yang setujui pemerintah dan perwalian untuk kesejahteraan.

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) 1961, kasus pemindahan dengan wasiat atau warisan dari wilayah dikecualikan dari pajak hadiah. Karena itu, hukum India tidak mengatur pengenaan pajak atas harta yang diterima melalui warisan.

Pajak warisan atau tanah (inheritance or estate tax) dihapuskan mulai 1985. Setelah sebuah properti diwariskan, pemilik dapat memilih untuk menjualnya. Dengan cara ini, akan ada keuntungan atau kerugian modal dari ahli waris yang sah. Atas capital gain itu, pemerintah mengenakan pajak.

Baca Juga:
Urus Surat Bebas Pajak Warisan Bisa Online, Pakai Akun Milik Pewaris

Di banyak negara, ahli waris harus membayar pajak warisan karena mewarisi properti atau aset apapun dari orang tua, kakek—nenek, kerabat atau teman lain. DDTC Fiscal Research baru saja merilis Working Paper bertajuk ‘Prospek Pajak Warisan di Indonesia’. Ada beberapa komparasi yang disajikan. (Unduh Working Paper di sini)

Pakar pajak Ved Jain mengatakan para ahli berpendapat secara global, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) tidak memiliki masalah saat mengenakan pajak seperti itu. Namun, di negara berkembang seperti India yang membutuhkan modal, kebijakan pajak ini kurang begitu menguntungkan.

“Tantangan utama untuk pajak warisan adalah likuiditas untuk membayar pajak,” katanya.

Dia mengatakan pajak warisan itu masuk dalam pajak kekayaan. Melansir India Times, pajak tersebut memang tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Pajak warisan merupakan bagian dari pemikiran sosialis. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Jumat, 04 Oktober 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus Surat Bebas Pajak Warisan Bisa Online, Pakai Akun Milik Pewaris

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

Jumat, 09 Agustus 2024 | 10:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Objek Warisan Tak Dilaporkan di SPT Tahunan, SKB Tetap Bisa Terbit?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN