Negara Ini Dukung Penerapan Tarif Pajak Minimum 15%

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada bersama negara anggota G20 lain – yang mewakili sebagian besar kegiatan ekonomi dunia – secara resmi mendukung reformasi yang diusulkan pada pertemuan di Venesia, Italia pada akhir pekan lalu.

Menteri Keuangan Kanada Christya Freeland mengatakan terdapat dua pilar yang diusulkan untuk mereformasi sistem pajak perusahaan global dan membatasi peluang perusahaan multinasional memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah.

Pilar pertama adalah pengalokasian hak perpajakan ke yurisdiksi pasar (market jurisdiction) tempat perusahaan multinasional besar melakukan bisnis. Hal ini terlepas dari ada atau tidaknya kehadiran fisik. Pilar kedua mencakup penerapan pajak minimum global dengan tarif 15%.

“Rencana ini benar-benar akan membawa sistem pajak global sejalan dengan realitas ekonomi global abad ke-21. Ini adalah kesempatan bagi kita agar bertindak bersama untuk mengakhiri aksi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional," kata Freeland dalam telekonferensi, Sabtu, (10/7/2021).

Freeland mengatakan rencana penerapan tarif pajak minimum perusahaan global telah didukung oleh 132 negara. OECD juga akan membahas perincian lebih lanjut dari rencana tersebut sebelum para pemimpin G20 membuat keputusan akhir pada pertemuan mereka pada 30-31 Oktober 2021 di Roma.

Freeland meyakini kesepakatan antara negara-negara tersebut akan dapat mengakhiri kompetisi pajak ‘race to the bottom’ di seluruh dunia dan memastikan semua perusahaan multinasional membayar bagian pajak yang adil.

Pada dasarnya, rencana tersebut bertujuan mencegah perusahaan multinasional di dunia menggunakan skema akuntansi dan hukum untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah atau tidak ada pemajakan sama sekali.

Di bawah ketentuan tarif minimum yang diusulkan, perusahaan yang lolos dari pembayaran pajak di luar negeri nantinya akan membayarnya di dalam negeri. Dengan demikian, melalui mekanisme tarif minimum, insentif untuk memanfaatkan celah pajak tersebut seolah-olah dihilangkan.

Seperti dilansir thestar.com, Freeland menambahkan jika kesepakatan tersebut disetujui, implementasinya dapat dimulai segera setelah 2023. Namun, pelaksanaan tetap akan tergantung pada tindakan atau respons di tingkat nasional. (kaw)