PELEBARAN DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Menkeu Alihkan Belanja Impor

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Agustus 2018 | 10:25 WIB
Menkeu Alihkan Belanja Impor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengalihkan belanja negara dari belanja barang impor menjadi barang domestik. Langkah ini untuk merespons pelebaran defisit neraca transaksi berjalan yang terjadi pada pertengahan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal II/2018 yang mencapai 3% dari produk domestik bruto (PDB) akan direspons dengan menekan impor dari belanja negara.

Pengalihan belanja (expenditure switching) ini, tegasnya, tidak berarti mengurangi anggaran belanja. Langkah yang diambil pemerintah tetap akan memperhatikan upaya untuk mendorong akselerasi perekonomian Indonesia.

Baca Juga:
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang

“Kalau expenditure reducing [pengurangan belanja] itu berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi. Namun, skenario itu harus kita siapkan, apabila situasi akan semakin dinamis dan bergerak,” katanya, seperti dikutip pada Selasa (14/8/2018).

Di samping sisi belanja negara, salah satu kebijakan yang tengah digenjot yakni perluasan penggunaan biodiesel 20% dari CPO (B20). Hal ini dilaukan sebagai upaya mengurangi impor minyak. Pasalnya, sektor ini mempunyai kontribusi besar terhadap realisasi impor.

Selain itu, PT PLN (Persero) juga dinilai banyak menggunakan barang modal impor untuk infrastruktur kelistrikan meski sebenarnya sudah memiliki kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca Juga:
Catat! Buku Hiburan, Roman Populer, Hingga Komik Tetap Kena Bea Masuk

Sri mengatakan CAD sebesar 3% dari PDB memang masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat taper tantrum pada 2015 yang mencapai 4% dari PDB. Namun, pemerintah perlu memberi perhatian lebih karena lingkungan yang dihadapi sudah berbeda.

“Waktu itu, quantitative easing masih terjadi dan kenaikan suku bunga belum dilakukan. Kalau sekarang, suku bunga sudah naik secara global dan quantitative easing sudah mulai dikurangi. Inilah yang menyebabkan tekanan lebih kuat terhadap berbagai mata uang di dunia,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Kamis, 19 Desember 2024 | 19:00 WIB BEA CUKAI BATAM

Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang

Kamis, 19 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Catat! Buku Hiburan, Roman Populer, Hingga Komik Tetap Kena Bea Masuk

Kamis, 19 Desember 2024 | 10:36 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Cegah Penyelundupan, DJBC Mulai Gunakan Alat Pemindai Peti Kemas

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan