Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah saat ini terus mengamati kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait dengan perpajakan.

Sri Mulyani mengatakan setiap kebijakan Trump akan menimbulkan dampak ke seluruh dunia. Salah satunya ialah keputusan untuk membatalkan keikutsertaan AS dalam Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

"Terkait dengan masalah taxation maupun tarif, kami akan melihat bagaimana Presiden Trump akan memberlakukan berbagai policy yang sudah dan telah dijanjikan," katanya, dikutip pada Senin (27/1/2025).

Sri Mulyani menuturkan Indonesia akan menghormati setiap kebijakan Trump di AS dan mewaspadai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump tersebut. Menurutnya, upaya mitigasi yang bisa dilakukan saat ini, yaitu memperkuat resiliensi perekonomian nasional.

"Mengenai pernyataan Presiden Trump, mengenai taxation, saya rasa kita akan hormati apa yang akan dilakukan oleh AS, dengan presiden terpilihnya. Namun karena As adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia," ujarnya.

Trump sebelumnya menandatangani memorandum yang membatalkan keikutsertaan AS dalam Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Melalui memorandum tersebut, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan perwakilan AS pada OECD untuk membatalkan komitmen AS terkait dengan solusi 2 pilar yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu, Indonesia telah menerbitkan PMK 136/2024 untuk mengimplementasikan pajak minimum global berdasarkan Pilar 2 mulai tahun pajak 2025. Sri Mulyani pun menilai penerapan pajak minimum global dapat membuat iklim investasi lebih sehat. (rig)