KARTU PRAKERJA

Masuk New Normal, PMO Pikir-pikir Buka Pelatihan Tatap Muka

Dian Kurniati | Senin, 08 Juni 2020 | 20:09 WIB
Masuk New Normal, PMO Pikir-pikir Buka Pelatihan Tatap Muka

Pekerja berjalan di atas JPO Dukuh Atas, Jakarta, Senin (4/5/2020). Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 lalu merilis 2,8 juta warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Para pekerja yang terkena PHK inilah yang menjadi sasaran kartu prakerja. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras)
 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pelaksana (Project Management Officer/PMO) Kartu Prakerja masih mencari waktu yang tepat untuk membuka pelatihan kartu prakerja secara tatap muka atau offline, seiring dengan kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi virus Corona.

Direktur Komunikasi PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan perlu persiapan khusus untuk membuka pelatihan offline, setelah sekitar 2 bulan terakhir hanya berjalan secara online. Alasannya, penularan virus Corona masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

"Pelatihan offline atau tatap muka ini butuh persiapan karena kalau pun ada, beberapa daerah masih greenlight penularan. Perlu protokol persiapan tatap muka," katanya melalui konferensi video, Senin (8/6/2020).

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Panji mengatakan kondisi pandemi telah mengubah rencana awal pembentukan program prakerja. Semula, kartu prakerja direncanakan untuk memberikan kemampuan baru para pesertanya secara offline.

Namun kini, sambungnya, program tersebut telah dijadikan semibantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, dengan skema pelatihan secara online.

Menurut Panji, pelatihan secara offline juga lebih mahal dibandingkan dengan pelatihan online. Jika biaya pelatihan online saat ini diberikan plafon Rp1 juta per orang, biaya pelatihan offline rata-rata mencapai Rp5 juta per orang.

Baca Juga:
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

"Perlu disisir lagi karena dengan bantuan pelatihan Rp5 juta jadi banyak yang tidak bisa mengakses pelatihan offline," ujarnya.

Panji menambahkan saat ini PMO sedang berkoordinasi dengan 9 kementerian/lembaga (K/L) yang juga memberikan pelatihan kerja seperti kartu prakerja. Kesembilan K/L itu memberikan pelatihan secara offline, sehingga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut agar tak tumpang tindih.

Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Kartu ini adalah salah satu janji politik Pemerintahan Jokokwi-Ma'ruf Amien. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 5,6 juta penerima kartu prakerja. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Minggu, 01 September 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dampak Pandemi Covid-19, BPS Catat Kelompok Kelas Menengah Kian Rentan

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN