Pekerja berjalan di atas JPO Dukuh Atas, Jakarta, Senin (4/5/2020). Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 lalu merilis 2,8 juta warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Para pekerja yang terkena PHK inilah yang menjadi sasaran kartu prakerja. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras)
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pelaksana (Project Management Officer/PMO) Kartu Prakerja masih mencari waktu yang tepat untuk membuka pelatihan kartu prakerja secara tatap muka atau offline, seiring dengan kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi virus Corona.
Direktur Komunikasi PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan perlu persiapan khusus untuk membuka pelatihan offline, setelah sekitar 2 bulan terakhir hanya berjalan secara online. Alasannya, penularan virus Corona masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
"Pelatihan offline atau tatap muka ini butuh persiapan karena kalau pun ada, beberapa daerah masih greenlight penularan. Perlu protokol persiapan tatap muka," katanya melalui konferensi video, Senin (8/6/2020).
Panji mengatakan kondisi pandemi telah mengubah rencana awal pembentukan program prakerja. Semula, kartu prakerja direncanakan untuk memberikan kemampuan baru para pesertanya secara offline.
Namun kini, sambungnya, program tersebut telah dijadikan semibantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, dengan skema pelatihan secara online.
Menurut Panji, pelatihan secara offline juga lebih mahal dibandingkan dengan pelatihan online. Jika biaya pelatihan online saat ini diberikan plafon Rp1 juta per orang, biaya pelatihan offline rata-rata mencapai Rp5 juta per orang.
"Perlu disisir lagi karena dengan bantuan pelatihan Rp5 juta jadi banyak yang tidak bisa mengakses pelatihan offline," ujarnya.
Panji menambahkan saat ini PMO sedang berkoordinasi dengan 9 kementerian/lembaga (K/L) yang juga memberikan pelatihan kerja seperti kartu prakerja. Kesembilan K/L itu memberikan pelatihan secara offline, sehingga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut agar tak tumpang tindih.
Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Kartu ini adalah salah satu janji politik Pemerintahan Jokokwi-Ma'ruf Amien. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 5,6 juta penerima kartu prakerja. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.