KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Bergizi Gratis Belum Maksimal, Prabowo Minta Maaf

Muhamad Wildan | Selasa, 21 Januari 2025 | 09:33 WIB
Makan Bergizi Gratis Belum Maksimal, Prabowo Minta Maaf

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri BUMI Erick Thohir dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kurang maksimalnya pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bukanlah program yang mudah untuk dijalankan secara merata ke seluruh penerima manfaat.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden RI, saya minta maaf kepada semua orang tua dan anak-anak yang belum menerima," ujar Prabowo, dikutip Selasa (21/1/2025).

Baca Juga:
Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Terlepas dari tantangan dan beragam keterbatasan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan makan bergizi gratis ke seluruh anak di Indonesia selambat-lambatnya pada akhir 2025.

"Saya yakini akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi, tetapi ini tidak bisa seketika, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan dan untuk itu membutuhkan waktu," ujar Prabowo.

Prabowo memastikan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk menyalurkan makan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia. "Saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia makan," ujar Prabowo.

Baca Juga:
Dana Desa Rp20 Triliun Bakal Dialihkan untuk Makan Bergizi Gratis

Sebagai informasi, anggaran yang telah dialokasikan ke Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis hanyalah senilai Rp71 triliun. Dengan anggaran tersebut, saat ini makan bergizi gratis baru tersalur ke 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Untuk meningkatkan cakupan program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional, alokasi anggaran perlu ditambah dari saat ini Rp71 triliun menjadi senilai Rp100 triliun.

"Pak Presiden [Prabowo Subianto] gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa mendapatkan manfaat," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Maya Ismodjo 21 Januari 2025 | 10:38 WIB

alangkah lebih bijaksananya jika pemerintah memberikan subsidi gratis untuk anak sekolah dalam bentuk seragam gratis, buku2 gratis dan perbaikan gedung juga fasilitas keamanan, kenyamanan (pasang AC disetiap kelas)

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Desa Rp20 Triliun Bakal Dialihkan untuk Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Minggu, 19 Januari 2025 | 09:00 WIB ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Berkontribusi Lewat Pajak, Milenial dan Gen Z Perlu Ikut Awasi APBN

BERITA PILIHAN
Selasa, 21 Januari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Pengembangan Artificial Intelligence Butuh Insentif Pajak

Selasa, 21 Januari 2025 | 12:30 WIB PMK 118/2024

Kewenangan Ditambah, Ketentuan Penelitian Keberatan Diatur Ulang

Selasa, 21 Januari 2025 | 12:00 WIB THAILAND

Dorong Masyarakat Berbelanja, Negara Ini Beri Keringanan Pajak

Selasa, 21 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Nyatakan Solusi 2 Pilar dari OECD Tak Berlaku Bagi AS

Selasa, 21 Januari 2025 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Rubik Agreements, Upaya Swiss Menjawab Transparansi Pajak Global

Selasa, 21 Januari 2025 | 11:05 WIB KONSULTASI CORETAX

Muncul Error NITKU Pembeli Tidak Valid, Apa yang Harus Dilakukan?

Selasa, 21 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Panduan Fitur Impersonate di Aplikasi Coretax DJP

Selasa, 21 Januari 2025 | 10:00 WIB KABUPATEN LAMONGAN

Cuma Bulan Ini, Pemda Adakan Pemutihan untuk Semua Jenis Pajak Daerah

Selasa, 21 Januari 2025 | 09:33 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Bergizi Gratis Belum Maksimal, Prabowo Minta Maaf

Selasa, 21 Januari 2025 | 09:06 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai