KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Muhamad Wildan | Minggu, 19 Januari 2025 | 16:30 WIB
Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kiri), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan), dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kedua kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Ratas tersebut membahas program makan bergizi gratis (MBG). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeklaim banyak pemerintah daerah (pemda) yang antusias untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 415 kabupaten dan 93 kota yang mengaku bersedia untuk mendukung program makan bergizi gratis. Menurutnya, seluruh provinsi juga bersedia untuk turut mendukung makan bergizi gratis.

"Saya sudah meeting dengan sekda-sekda, sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Untuk 2025 ini, kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi itu kurang lebih Rp2,3 triliun," katanya, dikutip pada Minggu (19/1/2025).

Baca Juga:
Dana Desa Rp20 Triliun Bakal Dialihkan untuk Makan Bergizi Gratis

Tito menjelaskan pemerintah daerah baru dapat berpartisipasi dalam mendanai dan melaksanakan program makan bergizi gratis pada September 2025 setelah para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dilantik.

"Setelah kepala daerah dilantik, nanti ada perubahan APBD, setelah itu mereka membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Ini jumlahnya antara 2.000 kalau hanya pakai APBD kabupaten/kota. Kalau ditambah APBD provinsi, bisa Rp5 triliun untuk membangun 4.000 SPPG di sekolah," ujar Tito.

Tito pun menekankan kontribusi pemda dalam mendanai program makan bergizi gratis tidaklah bersifat wajib.

Baca Juga:
Perkuat Basis Pajak, Anggota DPR Dorong Pemerintah Stabilkan Ekonomi

"Tidak mandatory, tetapi mereka harus bawa yang ingin berpartisipasi. Mengapa? Satu, untuk kepentingan kesehatan anak mereka. Bagi kepala daerah terpilih ini kan naikin elektabilitas juga, menyentuh langsung masyarakat di bawah," tuturnya.

Sebagai informasi, anggaran yang telah dialokasikan ke Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis hanyalah senilai Rp71 triliun. Menurut Badan Gizi Nasional, anggaran perlu ditambah guna meningkatkan jangkauan dari program makan bergizi gratis.

Pemerintah berharap makan bergizi gratis bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan alokasi anggaran senilai Rp100 triliun.

Baca Juga:
Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum dapat. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa mendapatkan manfaat," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Sebagai catatan, saat ini makan bergizi gratis baru tersalur ke 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 SPPG. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Desa Rp20 Triliun Bakal Dialihkan untuk Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Perkuat Basis Pajak, Anggota DPR Dorong Pemerintah Stabilkan Ekonomi

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Desa Rp20 Triliun Bakal Dialihkan untuk Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI BARAT

Ada Opsen, Tagihan Pajak Kendaraan di Provinsi Didiskon 13,94 Persen

Minggu, 19 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Perkuat Basis Pajak, Anggota DPR Dorong Pemerintah Stabilkan Ekonomi

Minggu, 19 Januari 2025 | 11:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Beri Keringanan PBB untuk Lahan Tambak yang Terdampak Banjir

Minggu, 19 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Kelebihan Bayar Pajak yang Tidak Bisa Diajukan Pemindahbukuan

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal