MEDIA VISIT

Lewat Zoom, Tim BKF Kemenkeu Lakukan Media Visit ke DDTCNews

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 19 Maret 2021 | 12:02 WIB
Lewat Zoom, Tim BKF Kemenkeu Lakukan Media Visit ke DDTCNews

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melakukan media visit ke DDTCNews melalui aplikasi Zoom. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melakukan media visit ke DDTCNews pada pagi ini, Jumat (19/3/2021). Dalam kunjungan ini, tim BKF dan DDTC mendiskusikan berbagai isu pajak terkini.

Sekretaris BKF Ayu Sukorini dalam sambutannya mengatakan media visit yang dilakukan secara virtual melalui Zoom ini diharapkan dapat menjaring masukan dan pandangan mengenai kebijakan perpajakan. Kunjungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran DDTCNews dalam mengomunikasikan kebijakan pajak yang lebih mudah dipahami publik.

“Kiranya rekan-rekan DDTC bisa terus menjadi opinion leader dan membangun pendapat publik yang konstruktif. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan feedback kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ujarnya.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Managing Partner DDTC Darussalam mengapresiasi media visit yang dilakukan BKF. Kunjungan seperti ini, sambungnya, sangat penting untuk menjadi sarana berdiskusi terkait dengan kebijakan pajak yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pajak merupakan tanggung jawab bersama.

“Tentunya bagaimana membuat kebijakan pajak ke depan lebih baik lagi dengan melibatkan partisipasi banyak pihak. Dengan demikian, setiap kebijakan pajak itu mudah dieksekusi dan tanpa adanya dispute lagi antara otoritas dan wajib pajak,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Darussalam juga memaparkan profil dari DDTCNews. Dia menjelaskan DDTCNews merupakan bagian dari DDTC. DDTCNews, sambungnya, telah menempati posisi strategis dan menjadi portal serta acuan referensi dalam penyebaran informasi dan kebijakan pajak.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani. Oka menjelaskan tentang kebijakan perpajakan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Kemudian, diskusi dilanjutkan dengan tanya-jawab mengenai isu-isu perpajakan yang bergulir belakangan ini. Adapun isu yang menjadi topik bahasan di antaranya kerangka kebijakan fiskal, prospek investasi pascaterbitnya UU Cipta Kerja, insentif pajak dan tax expenditure, agenda perluasan basis pajak, penyesuaian threshold pengusaha kena pajak (PKP), PPh final atas usaha jasa konstruksi, strategi pengurangan tax gap, dan pajak digital.

Dalam media visit kali ini, Ayu Sukorini dan Pande Putu Oka Kusumawardani didampingi beberapa analis kebijakan ahli madya PKPN BKF. Beberapa di antaranya adalah Suska, Joni Kiswanto, Suwardi, Purwitohadi, Rustam Effendi.

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Ada pula beberapa analis kebijakan ahli muda, seperti Wahyu Hidayat, Melani Dewi Astuti. Kemudian, ada Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan PKPN BKF Adhitya Norma, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik BKF Endang Larasati.

Kemudian, ada Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik BKF Adelia Surya Pratiwi dan Staf Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik Indha Sendary Putri Jayus. Mereka juga didampingi beberapa staf dari Biro KLI Kemenkeu. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN