BOLIVIA

Lawan Penghindaran Pajak, Aturan Pajak Baru Diusulkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Oktober 2017 | 09:42 WIB
Lawan Penghindaran Pajak, Aturan Pajak Baru Diusulkan

LA PAZ, DDTCNews – Anggota Parlemen Bolivia mengusulkan undang-undang baru yang ditujukan untuk membantu memerangi penghindaran pajak. Aturan tersebut bernama Bill to Combat the Use of Tax Havens yang dimaksudkan untuk menghentikan praktik penghindaran pajak di negara tax havens, khususnya yang terkuak dari paparan kasus Panama Papers tahun lalu.

Presiden Komite Legislatif Majelis Plurinasional Manuel Canelas mengatakan RUU tersebut akan dikirim ke badan legislatif Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) untuk mendapat persetujuan. Jika disahkan, undang-undang tersebut akan mendorong entitas untuk melakukan investigasi terkait dengan kejahatan tax havens.

“Setelah RUU tersebut akhirnya disetujui, Pemerintah Bolivia akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan undang-undang tersebut diterapkan secara maksimal,” tuturnya, Senin (2/10).

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Usulan undang-undang tersebut muncul menyusul adanya laporan kasus Panama Papers di Bolivia pada April 2016 lalu. Panama Papers menguak lebih dari 11 juta dokumen yang bocor yang melibatkan beberapa individu dan perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan cara ilegal untuk menghindari pajak dengan menciptakan shell company dan metode lainnya.

Komisi gabungan yang menyelidiki kasus tersebut melihat masalah penyimpangan keuangan di kota-kota yang dikenal sebagai tempat hunian terkenal surga pajak (tax havens) seperti Bahama, Kepulauan Virgin dan Panama.

“Pada Desember lalu, presiden dari negara Amerika Latin, Ekuador dan Bolivia telah bekerja sama untuk menekan kasus penghindaran pajak,” tambahnya dikutip dari malaysiandigest.com.

Berdasarkan hasil kerja sama tersebut, Canelas mengatakan uang dari penghindran pajak yang selama ini dilakukan dapat digunakan untuk membantu mengankat 32 juta orang keluar dari kemiskinan di Amerika Latin, atau setara dengan jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan di Ekuador, Bolivia, Kolombia, El Salvador dan Peru.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Kamis, 21 November 2024 | 14:18 WIB LITERATUR PAJAK

Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP