SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Umumkan Hasil Seleksi Hakim Agung, 8 Orang CHA TUN Pajak Berlanjut

Redaksi DDTCNews | Rabu, 29 Desember 2021 | 15:37 WIB
KY Umumkan Hasil Seleksi Hakim Agung, 8 Orang CHA TUN Pajak Berlanjut

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan kandidat calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor yang lulus tahap seleksi administrasi.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah mengatakan total pendaftar untuk calon hakim agung sebanyak 136 kandidat. Kemudian, setelah KY melakukan seleksi administrasi jumlah kandidat yang lolos tahap selanjutnya sebanyak 128 orang.

"Total angka setelah seleksi administrasi yang dinyatakan lulus ada 128 orang," katanya dalam konferensi pers pada Rabu (29/12/2021).

Baca Juga:
PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang? BKF: Masih Tunggu Arahan Menkeu

Nurdjanah memerinci proses seleksi administrasi pada setiap kamar. Pada kamar pidana sebanyak 56 orang yang mendaftar dan yang lulus sebanyak 53 orang. Kemudian sebanyak 25 orang mendaftar untuk CHA kamar perdata dan semuanya lulus seleksi administrasi.

Selanjutnya, pada kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak sebanyak 12 kandidat mendaftar sebagai CHA dan yang lulus seleksi tahap administrasi sebanyak 8 orang. Jumlah pendaftar CHA kamar agama tercatat sebanyak 43 orang dan yang lulus seleksi administrasi sejumlah 42 orang.

Dia memaparkan pada seleksi CHA kali ini KY melakukan sosialisasi khusus untuk mengisi kebutuhan 2 orang hakim agung TUN khusus pajak. Sosialisasi dilakukan pada 3 pemangku kepentingan di bidang perpajakan yaitu konsultan pajak, pengadilan pajak dan kementerian keuangan.

Baca Juga:
DPR Resmi Tolak Seluruh Calon Hakim Agung Usulan KY

"Kemudian ada yang lain pada seleksi kali ini yaitu khusus pendaftar CHA kamar TUN, KY melakukan sosialisasi kepada organisasi profesi konsultan pajak, ke pengadilan pajak, dan kementerian keuangan," terangnya.

Sementara itu, untuk seleksi calon hakim ad hoc Tipikor sebanyak 57 orang telah melakukan registrasi. Seleksi administrasi KY meloloskan 46 orang untuk ikut serta pada tahap selanjutnya yaitu seleksi kualitas yang akan digelar di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung Kabupaten Bogor pada 10-13 Januari 2022. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 12 Oktober 2024 | 11:30 WIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Alat Kelengkapan DPR Makin Banyak, Bakal Ada Badan Aspirasi Rakyat

Jumat, 13 September 2024 | 16:27 WIB ANALISIS PAJAK

Mendorong Partisipasi Publik Nyata dalam Perumusan Kebijakan Pajak

Rabu, 11 September 2024 | 09:03 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang? BKF: Masih Tunggu Arahan Menkeu

Selasa, 10 September 2024 | 14:45 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Resmi Tolak Seluruh Calon Hakim Agung Usulan KY

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja