Kontribusi Pajak Sektoral Tak Berimbang, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki banyak sekali kebijakan perpajakan yang cukup kompleks dalam berbagai sektor. Karena itu, Indonesia dikenal dengan istilah the most complicated rezim pajak dibandingkan dengan negara lain.

Dia juga mengatakan hampir setiap sektor memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda. Tax ratio secara sektoral dari 5 sektor terbesar di Indonesia pun menunjukkan ketidakseimbangan penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi masyarakat.

“Banyaknya kebijakan perpajakan di Indonesia membuat negara kita dikenal dengan istilah the most complicated rezim pajak. Ada sektor properti pajaknya berbeda, perdagangan dikenakan pajak final, pertambangan kebijakannya berbeda,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/2).

Ia menyatakan ada sektor ekonomi yang menanggung beban pajak cukup tinggi yaitu jasa keuangan dan asuransi. Tax ratio pada jasa keuangan dan asuransi sudah mencapai lebih dari 30%, bahkan lebih tinggi dibanding dengan ratio dalam perekonomian.

Namun, Sri menyayangkan ada sektor yang mengalami pertumbuhan pesat namun tidak menyumbang pajak begitu besar, yaitu sektor konstruksi. Pasalnya, sektor konstruksi dikenakan pajak final, sedikit berbeda dengan beberapa sektor lainnya.

Adapun sektor industri pengolahan yang sudah relatif tinggi dan hampir sama dengan rata-rata nasional. Tapi untuk sektor pertanian, pemerintah hampir tidak memajaki sektor pertanian karena dianggap barang strategi.

“Berarti kalau salah satu sektor tidak menyumbangkan pajak, berarti burden pajaknya harus dialihkan ke sektor lain seperti sektor keuangan atau sektor manufaktur. Ini merupakan persoalan yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya. (Amu)