Koalisi Pemerintah Retak Buntut Reformasi Pajak yang Alot

ROMA, DDTCNews - Ketegangan politik terjadi di tubuh partai koalisi pemerintah Italia. Penyebabnya, agenda reformasi pajak yang tidak disepakati secara bulat.

Pemimpin partai sayap kanan Matteo Salvini menyampaikan protes atas proposal pemerintah dalam bidang perpajakan. Kebijakan yang menjadi bagian dari rencana pemulihan ekonomi tersebut dianggap akan meningkatkan beban pajak.

"Saat ini menaikkan pajak untuk warga Italia bahkan dengan €1 bukanlah pilihan," katanya dikutip pada Rabu (6/10/2021).

Salvini menuturkan beban pajak bagi pemilik properti bakal naik jika RUU reformasi pajak disetujui. Pasalnya, pemerintah berencana mengubah skema pajak atas kepemilikan properti.

Kelompok politik sayap kanan kemudian memutuskan tidak ikut dalam rapat kabinet yang membahas agenda reformasi pajak. Keretakan koalisi pemerintah ini menjadi yang paling kentara sejak Perdana Menteri (PM) Mario Draghi mulai memimpin. Padahal pemerintahannya baru berumur 7 bulan.

PM Draghi menegaskan pemerintah tidak berniat untuk meningkatkan beban pajak pada fase pemulihan ekonomi. Menurutnya, agenda reformasi pajak baru dalam tahap awal.

Ia mengatakan opsi perubahan kebijakan masih terbuka karena draf aturan akan dibahas lebih lanjut oleh parlemen. Dengan adanya ganjalan ini, agenda reformasi pajak Italia diprediksi bakal rampung lebih lama.

"Ini adalah kerangka kerja yang sangat umum dan perlu diisi perinciannya. Upaya merombak sistem pajak akan memakan waktu bertahun-tahun," terangnya.

PM Draghi menambahkan reformasi pajak merupakan bagian integral dari pemulihan ekonomi nasional. Pembaruan sistem pajak juga menjadi salah satu syarat Italia mendapatkan dana bantuan pemulihan ekonomi Uni Eropa yang bernilai miliaran euro.

"Reformasi pajak adalah salah satu elemen kunci dalam program pemulihan ekonomi. Ini berfungsi mengatasi kelemahan struktural dan menjadi bagian integral dari pemulihan ekonomi nasional dan Uni Eropa," imbuhnya seperti dilansir saltwire.com. (sap)