KEBIJAKAN EKONOMI

Kejar Pertumbuhan 5,6%, Butuh Investasi Rp5.800 triliun 

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 April 2019 | 17:32 WIB
Kejar Pertumbuhan 5,6%, Butuh Investasi Rp5.800 triliun 

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiharso (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pasang target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Ribuan triliun dana investasi harus masuk sebagai salah satu syaratnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara bertajuk Economic & Investment After 2019 Election: What's Next?. Menurutnya, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp5.803 triliun-Rp5.823 triliun.

"Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5% – 15% serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10%," katanya, Rabu (24/4/2019).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan ekonomi bertumbuh pada kisaran 5,3% - 5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya ialah dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0% - 7,4%.

Untuk mencapai hal tersebut, sejumlah strategi mulai disusun. Dalam jangka pendek, arah kebijakan ditujukan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov.

Selain itu, otoritas fiskal juga akan penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM berupa program pendidikan vokasi. Adapula strategi kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor, dan pengembangan pariwisata.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Untuk itu, pemerintah pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari pemerintah daerah berupa alokasi dana transfer untuk kebutuhan infrastruktur," paparnya.

Faktor terakhir dan tidak kalah penting adalah peran swasta juga diharapkan terus meningkat. Agenda ini menurutnya dapat dicapai dengan didukung oleh pemberian insentif dan program kerjasama antara pemerintah dan korporasi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN