Jelaskan DNI ke Pelaku Usaha, Begini Rencana Darmin

JAKARTA, DDTCNews—Relaksasi 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) masih mendapatkan resistensi dari pelaku usaha. Pemerintah siap untuk memberikan penjelasan secara mendetail.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kesiapannya untuk menjabarkan secara terperinci salah satu kebijakan dalam paket ekonomi XVI tersebut. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa mendapatan pemahaman secara komprehensif.

“Sejak kemarin kami sudah menjelaskan secara panjang lebar kepada Kadin dan Hipmi [tentang DNI itu], dan katanya masih kurang,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/11/2018).

Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) adalah kelompok pelaku usaha yang bersuara keras terkait dengan DNI itu. Poin kritik kedua lembaga tersebut lebih pada dibukanya investasi asing untuk sektor usaha kecil dan menengah.

Darmin menyatakan kesanggupannya untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam momen Rakernas Kadin yang akan dihelat 27 November 2018 di Solo. Pada momen itu, Kemenko Perekonomian akan memberikan sosialisasi komprehensif kepada pelaku usaha.

Harapannya, sambung Darmin, pada kesempatan tersebut asimetri informasi terkait dengan relaksasi daftar negatif investasi dapat direduksi. Pasalnya, kebijakan tersebut bukan untuk membuka keran investasi besar-besaran kepada asing.

“Kita akan jelaskan, sekarang saya bikin daftar satu-satu untuk dijelaskan, supaya jelas dan puas,” tukas mantan Dirjen Pajak ini.

Selain itu, Darmin meyakinkan bahwa pelaku usaha juga diberikan ruang diskusi terkait dengan hasil sosialisasi tersebut. Kelak, hasil dari diskusi itu akan digunakan untuk merumuskan ulang kebijakan relaksasi daftar negatif investasi.

Ia menambahkan sebetulnya kegaduhan terkait dengan DNI ini tidak perlu dilanjutkan. Energi yang ada seharusnya digunakan untuk memperbaiki ekonomi nasional agar dapat bertahan dalam suasana ketidakpastian global saat ini.

“Kami akan kaji bersama-sama setelah sosialisasi. Setelah itu hasilnya yang akan kita naikkan ke presiden,” imbuhnya. (Bsi)