Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyiapkan kertas putih (whitepaper) yang memuat usulan-usulan kebijakan ekonomi yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah pada periode 2024 - 2029.

Menurut Kadin, setidaknya terdapat 3 isu ekonomi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk 5 tahun ke depan, yaitu pertumbuhan ekonomi, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

"Whitepaper yang sedang disiapkan Kadin ini berisikan usulan dan masukan di bidang ekonomi dan diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan pembangunan ekonomi jangka menengah," kata Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, dikutip pada Rabu (29/5/2024).

Tak hanya itu, usulan dan masukan Kadin dalam whitepaper diharapkan mendukung implementasi Asta Cita dan 17 program prioritas yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Whitepaper yang disusun Kadin memuat usulan dari pelaku usaha dari berbagai sektor dan daerah, akademisi, investor, lembaga riset, akademisi, ormas, dan pemangku kepentingan lainnya yang turut serta melalui survei ataupun diskusi.

"Penyusunan whitepaper ini akan dilakukan inklusif dan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kebijakan. Termasuk didalamnya rekomendasi fokus area pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan realisasi program prioritas pemerintah 5 tahun ke depan," tutur Arsjad.

Menurut Arsjad, whitepaper yang disusun Kadin bakal melengkapi Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang sudah dirilis pada tahun lalu.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran dalam dokumen visi misinya mengusung 8 misi yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Berikut 8 program hasil terbaik cepat yang dimaksud:

1. program makan siang gratis di sekolah dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil;
2. pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan membangun RS lengkap di kabupaten;
3. mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi;
5. melanjutkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat;
7. melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik; dan
8. mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi 23% dari PDB. (rig)