KAJIAN KPPOD

Ini 10 Kota Besar dengan Tata Kelola Ekonomi Terbaik

Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 Februari 2017 | 18:30 WIB
Ini 10 Kota Besar dengan Tata Kelola Ekonomi Terbaik

JAKARTA, DDTCNews – Dari hasil kajiannya terhadap tata kelola ekonomi daerah di Indonesia, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menempatkan 10 besar kota terpilih dan 6 di antaranya berasal dari Indonesia bagian timur.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng mengatakan sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik tersebut adalah Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, serta Ambon.

"Daerah-daerah di bagian tengah dan timur Indonesia mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketinggalan," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1).

Baca Juga:
Ekonomi Berkembang Pesat, Pemda Naikkan NJOP di 8 Kecamatan Ini

Ia menyatakan Pontianak unggul pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah. Sedangkan, inovasi Pemda jadi faktor kunci dalam perbaikan tata kelola di daerah Indonesia bagian timur.

Sebagai contoh, pemerintah Gorontalo yang mendapat penilaian terbaik dalam program pengembangan usaha swasta. Bahkan pemda telah mengembangkan cluster komomditas unggulan UMKM hingga tingkat kecamatan melalui program Kawasan Ekonomi Kecamatan.

“Makassar menempati peringkat terbaik dalam interaksi pemda dan pelaku usaha. Pemda Makassar mengembangkan program Smart City dan forum komunikasi rutin setiap bulannya dengan pelaku usaha,” paparnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Optimis Pilkada Tak Ganggu Reformasi Ekonomi RI

Robet menjelaskan kota besar seperti Bandung dan Surabaya justru terlihat tidak menonjol dibandingkan dengan lainnya. Surabaya menempati peringkat 27, dan Bandung menempati peringkat 16 dari 32 kota yang dinilai oleh KPPOD.

“Sebenarnya Surabaya menang banyak hal tapi kalau soal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surabaya paling tidak maju. Sedangkan DKI Jakarta tidak masuk dalam penilaian, karena berperan sebagai ibukota negara,” tuturnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Agustus 2023 | 16:00 WIB KABUPATEN MALANG

Ekonomi Berkembang Pesat, Pemda Naikkan NJOP di 8 Kecamatan Ini

Rabu, 10 Januari 2018 | 17:24 WIB INVESTASI EKONOMI

Sri Mulyani Optimis Pilkada Tak Ganggu Reformasi Ekonomi RI

Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB DESENTRALISASI FISKAL

Wamenkeu: Hubungan Pusat dan Daerah Harus Saling Mengisi

Kamis, 10 Agustus 2017 | 16:10 WIB KETIMPANGAN EKONOMI

Begini Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak