JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur. Upaya tersebut dimulai dari berbagai pembangunan serta penyaluran subsidi maupun bantuan sosial.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi ketimpangan itu, salah satunya dengan membangun infrastruktur strategis dan prioritas di sejumlah wilayah secara merata.
“Tanpa adanya konektivitas antarwilayah, kami tidak bisa berbuat apa-apa meskipun ada lahan kosong. Maka pembangunan infrastruktur menjadi upaya prioritas kami atasi ketimpangan itu,” ujarnya dalam Indonesia Development Forum di Jakarta, Rabu (9/8)
Darmin menjabarkan berbagai pembangunan lainnya pun turut diupayakan selain pembangunan infrastruktur. Pembangunan itu meliputi pelabuhan, bandara, bus rapid transit, kereta api, jalan baru, listrik, bendungan dan kilang minyak.
Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai formula untuk mengatasi ketimpangan melalui program reforma agraria dan pendidikan atau pelatihan vokasi, serta melakukan reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan.
Adapun berbagai bantuan sosial juga telah diatur, antara lain subsidi Beras Sejahtera (Rastra) sebesar Rp21,4 triliun, bantuan kesehatan Rp26 triliun, bantuan pendidikan RP10,8 triliun, Program Keluarga Harapan Rp11,3 triliun dan subsidi listrik Rp45 triliun.
Darmin menyatakan pemerintah mulai memperbaiki penyaluran Rastra dan PKH ke depannya agar lebih tetap sasaran. “Meskipun belum menyeluruh namun kami sudah mulai berusaha. Kami harus mempertajam sasarannya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan itu,” pungkasnya.
Di samping itu, besaran subsidi maupun bantuan sosial tersebut masih berdasarkan anggaran yang dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp114,5 triliun. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.