KETIMPANGAN EKONOMI

Begini Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Agustus 2017 | 16:10 WIB
Begini Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur. Upaya tersebut dimulai dari berbagai pembangunan serta penyaluran subsidi maupun bantuan sosial.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi ketimpangan itu, salah satunya dengan membangun infrastruktur strategis dan prioritas di sejumlah wilayah secara merata.

“Tanpa adanya konektivitas antarwilayah, kami tidak bisa berbuat apa-apa meskipun ada lahan kosong. Maka pembangunan infrastruktur menjadi upaya prioritas kami atasi ketimpangan itu,” ujarnya dalam Indonesia Development Forum di Jakarta, Rabu (9/8)

Baca Juga:
250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Darmin menjabarkan berbagai pembangunan lainnya pun turut diupayakan selain pembangunan infrastruktur. Pembangunan itu meliputi pelabuhan, bandara, bus rapid transit, kereta api, jalan baru, listrik, bendungan dan kilang minyak.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai formula untuk mengatasi ketimpangan melalui program reforma agraria dan pendidikan atau pelatihan vokasi, serta melakukan reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan.

Adapun berbagai bantuan sosial juga telah diatur, antara lain subsidi Beras Sejahtera (Rastra) sebesar Rp21,4 triliun, bantuan kesehatan Rp26 triliun, bantuan pendidikan RP10,8 triliun, Program Keluarga Harapan Rp11,3 triliun dan subsidi listrik Rp45 triliun.

Baca Juga:
Mendulang Suara Rakyat Melalui Zonasi Pajak untuk Pemerataan Ekonomi

Darmin menyatakan pemerintah mulai memperbaiki penyaluran Rastra dan PKH ke depannya agar lebih tetap sasaran. “Meskipun belum menyeluruh namun kami sudah mulai berusaha. Kami harus mempertajam sasarannya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan itu,” pungkasnya.

Di samping itu, besaran subsidi maupun bantuan sosial tersebut masih berdasarkan anggaran yang dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp114,5 triliun. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 September 2023 | 14:00 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Mendulang Suara Rakyat Melalui Zonasi Pajak untuk Pemerataan Ekonomi

Minggu, 27 Agustus 2023 | 16:00 WIB KABUPATEN MALANG

Ekonomi Berkembang Pesat, Pemda Naikkan NJOP di 8 Kecamatan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN