Indonesia Ingin Jadi Negara Anggota OECD

JAKARTA, DDTCNews – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan rencana Indonesia untuk menjadi bagian dari negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Rencana ini disampaikannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Secretary General (DSG) OECD Masamichi Kono di sela-sela pembukaan OECD Ministerial Meeting 2019 di Paris, Prancis, Rabu (22/5/2019).

“Rencana Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD ini seiring dengan proyeksi naiknya status Indonesia menjadi upper-middle income country atau bahkan menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan,” jelas Bambang melalui keterangan resmi yang kutip pada Jumat (24/5/2019).

Selama ini, pemerintah Indonesia sudah sering bekerja sama dengan OECD. Pada akhir tahun lalu, pemerintah Indonesia juga memperpanjang program kerja sama (joint work programme) dengan OECD untuk 2019-2021. Kemitraan ini penting dalam perumusan kebijakan, terutama pajak, di Tanah Air.

Kerja sama Indonesia dengan OECD mencakup area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Sebagian dari negara anggota G20, Indonesia juga telah mengadopsi beberapa program seperti pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) dan rencana aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Bambang juga membahas tentang percepatan bantuan dan advokasi terkait vokasi, serta penjajakan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan tema utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun OECD Ministerial Meeting membahas isu tentang ekonomi digital, masa depan lapangan kerja, keamanan dan privasi siber, penurunan ketimpangan, produktivitas dan kesehatan di tengah perekonomian digital, hingga perubahan iklim dan praktik pemerintahan yang akuntabel dan transparan. (kaw)